KOMISI IV DPRD Jawa Barat saat melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Selasa (4/9/2018).* Ist/KC Online

CIREBON, (KC Online).-

DPRD Provinsi Jawa Barat menilai pembangunan jalan Tol Cileunyi- Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) agar segera dipercepat. Soalnya, lahan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor yang selama ini dianggap belum bebas lahan ternyata bisa digunakan.

Hal itu terkuak saat Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat setelah melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI dan Badan Pengatur Jalan Tol di Jakarta pada Senin (3-4/8/2018).

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat, Daddy Rohanady mengatakan, selama ini pembebasan lahan di IPDN Jatinangor dianggap sebagai salah satu kendala lambatnya perkembangan pembangunan Tol Cisumdawu.

“Ternyata saat bertemu dengan Mendagri, Tjahyo Kumolo, sudah mempersilakan kontraktor untuk melaksanakan pekerjaanya. Sudah ada surat yang dikeluarkan terkait hal itu per 17 Mei 2017,” ujar Daddy saat dihubungi melalui telepon genggamnya, kemarin.

Menurut Daddy, pihak Kemendagri memang mengakui jika kontraktor masih ragu untuk melakukan pekerjaan lantaran masih ada 41 Kepala Keluarga (KK) yang menggunakan lahan IPDN. Bahkan 41 Kepala Keluarga ini sudah melayangkan gugatan sebanyak tiga kali meskipun pada akhirnya IPDN memenangkan perkara tersebut. Selain itu, beberapa pihak lain juga mengajukan gugatan kembali, namun kalah dalam persidangan tahap pertama.

“Mungkin itu salah satu sebab mengapa di lahan-lahan yang seperti itu belum selesai pembangunannya. Lalau toh ada sebagian asrama yang terkena trase, pada dasarnya kontraktor siap membangun penggantinya. Mudah-mudahan begitu kenyataannya di lapangan,” katanya.

Menurut Daddy, awalnya ada dugaan bahwa terhambatnya pembangunan Tol Cisumdawu ini karena hambatan lain.

“Semuala ada pula dugaan bahwa hambatannya karena ketika trase akan digeser untuk menghindari asrama putri, ternyata malah kena jurang yang tentu membutuhkan biaya yang tidak kalah besar,” ungkapnya.

Sementara itu, menurutnya Kemendagri, pembangunan Tol Cisumdawu harus dipercepat. Menurutnya, tidak ada alasan lagi masalah lahan di IPDN. Secara keseluruhan ada sekitar 65 hektare lahan IPDN yang akan terkena jalur tol yang akan menghubungkan Cileunyi-Sumedang-Dawuan tersebut. Tanah milik IPDN secara keseluruhan seluas 279 dari 284 haktare yang tercatat di awal.

“IPDN juga tidak meminta ganti rugi sedikit pun. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memprediksi Tol Cisumdawu Fase 1 Seksi 2-3 baru beroperasi pada April 2019. Dengan berbagai persoalan yang ada, secara keseluruhan Fase 1 baru akan siap pada bulan Agustus 2020. Ini meleset dari harapan semula karena pada awalnya Tol Cisumdawu diharapkan rampung sejalan dengan rampungnya pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati,” ujar Daddy yang merupakan Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Jawa Barat tersebut.

Lebih lanjut Daddy menambahkan, selesainya Tol Cisumdawu akan memperlancar arus jamaah haji pada tahun 2019 yang direncanakan sudah berangkat langsung dari Kertajati ke Tanah Suci. Selain, itu frekuensi penerbangan di Bandara Internasional Jawa Barat ( BIJB ) Kertajati juga pasti akan meningkat pesat.

“BIJB Kertajati dan Tol Cisumdawu akan benar-benar menjadi salah satu pengungkit perekonomian masyarakat Jawa Barat,” imbuhnya.(Iskandar/KC)