Sekda Kota Cirebon,. H Asep Dedi/KC Online.*

CIREBON, (KC Online).-

Setiap aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon diminta untuk segera menyelesaikan analisa jabatan (anjab) dan analisis beban kerja (ABK). Anjab dan ABK tersebut nantinya akan berujung pada tunjangan yang diterima.

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, Asep Dedi saat acara sosialisasi pelaksanaan evaluasi jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon tahun 2018, Kamis (13/9/ 2018). “Kami sudah menagih terus tentang anjab dan ABK ini,” ungkap Asep.

Dia mengatakan, hingga kini beberapa ASN masih ada yang belum menyelesaikan anjab dan ABK tersebut maka sambil berjalan pihaknya meminta untuk segera diselesaikan. “Karena nantinya anjab dan ABK tersebut akan menentukan kelas atau peringkat jabatan yang berujung pada tunjangan yang mereka terima,” katanya.

Selanjutnya, Asep juga mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya evaluasi jabatan yang dilakukan. Karena tujuannya tidak lain untuk meningkatkan profesionalisme para ASN di Kota Cirebon. Pada kesempatan itu, Asep juga meminta agar setiap ASN di Kota Cirebon untuk bisa memahami fungsi dan tugasnya masing-masing sesuai dengan jabatannya.

“Semoga dengan kegiatan ini bisa untuk menjadi kesadaran semua ASN di lingkungan kerja Pemkot Cirebon,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Setda Kota Cirebon, Setia Herawati menjelaskan, dalam kegiatan tersebut diikuti oleh 80 peserta. Masing-masing terdiri dari 31 orang kepala perangkat daerah, tiga orang asisten, delapan kepala bagian, 31 kasubag dari masing-masing perangkat daerah.

“Tujuannya juga untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman seluruh perangkat daerah dalam menyusun evaluasi jabatan di tempatnya masing-masing,” ungkapnya.

Sehingga, mereka bersama-sama akan bersinergi untuk melaksanakan penilaian suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan faktor jabatan. Ada pun dasar pelaksanaannya yaitu UU No 5 tahun 2014 tentang ASN, PP No 11 tahun 2017 tentang manajemen kepegawaian, serta peraturan kepala BKN No 21 tahun 211 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan. “Mekanisme ini diharapkan untuk lebih bisa lebih memperluas pengetahuan dan kesadaran bagi para peserta,” paparnya. (C-13)