KETUA Bawaslu Kabupaten Cirebon, Abdul Khoir (tengah) didampingi jajarannya saat berkunjung ke Kantor Redaksi HU Kabar Cirebon, Kamis (4/10/2018).* Andi/KC Online

CIREBON, (KC Online).-

Dalam memasuki tahun politik diharapkan semua elemen agar lebih memahami aturan dan mekanisme kepemiluan. Khususnya bagi para peserta pemilu agar lebih memahami Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang didalamnya mengatur perihal kampanye.

Oleh karenanya, media sebagai fungsi informasi dalam keberlangsungan sukses pemilu, baik itu pilkada, pileg mapun pilpres, sangat berperan besar. Karena media sebagai corong informasi bagi masyarakat sangat diharapkan untuk turut serta mempublikasikan sejumlah kegiatan kepemiluan.

“Namun demikian, sejalan dengan disahkannya UU Nomor 7 Tahun 2017 ini peran media dibatasi, khusus dalam hal mengiklankan kampanye bagi peserta pemilu. Pengesahan ini sebelumnya atas dasar keputusan bersama di tingkat pusat, baik itu Bawaslu RI, KPU RI dan Dewan Pers,” ungkap Ketua Bawaslu Kabupaten Cirebon, Abdul Khoir didampingi jajarannya saat berkunjung ke Kantor Redaksi HU Kabar Cirebon, Kamis (4/10/2018). Dengan terbitnya undang-undang  tersebut, dikakatakan Abdul, media justru dirasa lebih bisa memahami aturan penerbitan kepemiluan. Sehingga sinergitas antara Bawaslu dan media sebagai mitra  kerja sudah tidak diragukan lagi dalam eksistensinya.

Karena, bagian kinerja dari fungsi pengawasan oleh media sama halnya pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dengan tidak mengesampingkan kebebasan pers.

“Keputusan bersama di tingkat pusat oleh Bawaslu, KPU dan Dewan Pers yang sudah tersampaikan tinggal kami tindaklanjuti saja di bawahnya. Apa yang pernah dan bisa disinergikan dalam  hal pengawasan tetap menjadi kesadaran bersama,” harap dia.

Menurut Abdul, poin penting yang harus dipahami oleh media massa atas UU Nomor 7 tahun 2017 dalam hal kepemiluan yakni, tentang publikasi yang mengatur tentang iklan bakal calon peserta pemilu. Karena, berdasarkan PKPU tersebut semua iklan kampanye telah dihandel sepenuhnya oleh KPU dari segi penayangan dan jadwal pemasangan iklan sosialisasi.

Namun, beda halnya dengan pemberitaan hasil karya jurnalistik yang memang bukan ranah dari Bawaslu tentu buka pelanggaran pemilu.

“Kinerja kami dan  media tentu untuk saling menukar informasi. Sehingga simbiosis mutualisme tetap terjalin dalam komunikasi interaktif. Kami juga menyerahkan sepenuhnya perihal kinerja hasil produk jurnalistik yang memberitakan peristiwa sesuai kaidah jurnalistik,” papar dia.

Dalam silaturahmi tersebut, jajaran Komisioner Bawaslu Kabupaten Cirebon ditemui unsur pimpinan HU Kabar Cirebon, yakni Moh Noly Alamsyah dan Adhijaya Prasetyo selaku Pimred KC Online. Pihaknya mengapresiasi atas kunjungan Bawaslu Kabupaten Cirebon guna mensosialisasikan UU Nomor 7 tentang Kepemiluan.

“Sebenarnya kami telah memahami aturan dan mekanisme tersebut dan tentu amanat undang-undang harus dijalankan sebagaimana mestinya. Yang terpenting kerja sama dan kemitraan yang telah terjalin tetap dijaga dengan baik, khususnya mengenai keterbukaan informasi agar para wartawan bisa lebih memberikan informasi yang akurat,” ungkap Adhijaya.(C-13)