RAPAT Koordinasi & Pemeriksaan Terpadu Satuan Tugas Pemeriksaan dengan Pengawas UPTD Ketenagakerjaan se wilayah Cirebon di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cirebon, Jalan Evakuasi Kota Cirebon, Selasa (6/11/2018).* Epih/KC Online

CIREBON,(KC Online).-

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah Cirebon akan memanggil 134 perusahaan yang tidak taat pada aturan, dan belum memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan tenaga kerjanya secara penuh dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi  dan Pemeriksaan Terpadu Satuan Tugas Pemeriksaan dengan Pengawas UPTD Ketenagakerjaan se-Wilayah Cirebon di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cirebon, Selasa (6/11/2018).

“Sehingga dengan adanya laporan dari BPJS Ketenagakerjaan ini, perlu segera kita tindaklanjuti,” ujar Plh Kepala UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah Cirebon, Erlita.

Menurutnya, dari hasil laporan yang diterima UPTD Pengawas Ketenagakerjaan, masih banyak unit usaha dan perusahaan yang dinilainya membandel. Termasuk perusahaan yang hanya mendaftarkan sebagian program jaminan sosialnya, dan mendaftar sebagian tenaga kerjanya dalam jaminan sosial ketenagakerjaan serta perusahaan yang hanya melaporkan sebagian upah buruhnya.

“Terhadap mereka (perusahaan bandel) untuk pemanggilan kepatuhannya itu mulai kita laksanakan pada 27 November 2018 ini,” katanya.

Kepala Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Cirebon, H.B Subaedy menyebutkan, dalam pemanggilan sebelumnya terdapat beberapa perusahaan yang belum sepenuhnya mendaftarkan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Kemudian  ada juga perusahaan yang masih memiliki tunggakan iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga dalam pemeriksaan nantinya itu akan dilanjutkan dengan sosialisasi serta penandataan yang lebih kongkrit terhadap perusahaan yang dinilai belum taat pada aturan ketenagakerjaan.

Fakta lapangan

“Pada prisipnya kami hanya ditugaskan mengawasi perusahaan-perusahaan ditambah melindungi tenaga kerja melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan. Namun pada kenyataanya kami masih menemukan sebagian besar perusahaan yang tidak taat terhadap aturan program tersebut,” katanya.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Cirebon, Andry Rubiantara mengemukakan, program jaminan ketenagakerjaan merupakan program wajib yang harus dipatuhi semua pemberi kerja.

“Karena itu kami harapkan dengan program jaminan sosial  ketenagakerjaaan ini  dapat meningkatkan kesadaran perusahaan dalam memasukan tenaga kerjanya dalam program tersebut. Dengan program ini tentunya tidak hanya memberikan manfaat bagi pekerja juga perusahaan,” tuturnya.(C-11)