KEGIATAN Pelaksana HAM Perikanan dan Perjanjian Kerja Laut (PKL) Bagi Awak Kapal Perikanan dan penyerahan santunan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan bagi ahliwaris ABK di aula PPN Kejawanan, Selasa (6/11/2018).* Epih/KC Online

CIREBON,(KC Online).-

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Cirebon membidik kepesertaan bukan penerima upah (BPU) dari kalangan anak buah kapal (ABK) yaang berada di area Pelabuhan Perikanan Kejawanan (PPN) Kota Cirebon.

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Cirebon, Andry Rubiantara mengungkapkan, sampai dengan saat iABK yang telah terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan baru mencapai 1.350 ABK.

“Ini merupakan tantangan kami untuk dapat melindungi kalangan tenaga kerja. Terlebih BPJS Ketenagakerjaan telah diberikan amanat pemerintah dalam melindungi seluruh tenaga kerja BPU, baik dari sisi risiko pada saat bekerja maupun meninggal dunia,” katanya dalam sosialisasi Pelaksana HAM Perikanan dan Perjanjian Kerja Laut (PKL) Bagi Awak Kapal Perikanan di aula PPN Kejawanan dan penyerahan santunan kematian bagi ahli waris ABK, Selasa (6/11/2018).

Menurutnya,  pada 2014 pemerintah telah membentuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan ditunjuk pemerintah yang secara umum memberikan perlindungan kesehatan masyarakat dan BPJS Ketenagakerjaan untuk melindungi para pekerja.

“Karenanya berdasar pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2011, BPJS Ketenagakerjaan memiliki tanggung jawab melindungi diri tidak hanya bagi pekerja formal, juga pekerja BPU yang ada di wilayah Cirebon ini,” katanya.

Andry menyebutkan untuk  peserta BPU, BPJS Ketenagakerjaan memiliki program perlindungan diri berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sampai Jaminan Kematian (JKM).”Dengan hanya menyisihkan premi sebesar Rp 16.800 per bulanya, BPU akan terlindungi dari segala risiko yang akan mereka hadapi,” katanya.

Kepala Pelabuhan Perikanan Kejawanan Kota Cirebon, Imas Masriah mengemukakan, perlindungan diri bagi kalangan ABK  telah sesuai Peraturan Menteri (Pemren) mengenai Mekanismes Sertifikasi Hak Asasi Manusia pada Usaha Perikanan.”Semua izin bagi kapal di atas 10 Gross Tonage (GT) harus mengikuti  peraturan tersebut. Selain harus adanya asuransi dan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaannya.Tanpa itu semua kita tak akan memberikan izin tangkap kapal,” tuturnya.(C-11)