Supendi

INDRAMAYU, (KC Online).-

Keputusan mundurnya Bupati Indramayu Anna Sophanah mendapat tanggapan beragam, baik dari partai pengusung, pendukung, maupun oposisi. Terlebih bagi oposisi. Sebab dalam pengunduran dirinya itu, Anna hanya menyampaikan secara tertulis dan yang bersangkutan tidak hadir baik dalam rapat internal, maupun rapat paripurna.

Hal itu terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Indramayu dengan agenda penyampaian pengumuman pengunduran diri Bupati Indramayu masa jabatan tahun 2016-2021 dan persetujuan DPRD, Rabu (7/11/2018).

Ketua Fraksi PKS, Ruswa, mengatakan secara institusional PKS sebagai salah satu partai pengusung sangat menyayangkan mundurnya Anna Sophanah sebagai Bupati Indramayu. PKS berharap pasangan Anna-Supendi dapat menuntaskan amanat rakyat ini hingga satu periode yang akan berakhir pada 2021 nanti.

Meski demikian, PKS juga tetap menghargai keputusan bupati wanita pertama itu, sebab hal itu merupakan hak pribadi yang bersangkutan.

“Dengan demikian, PKS sebagai pengusung sangat berharap agar Supendi dapat menuntaskannya hingga akhir periode nanti. Ini sebagai pertanggungjawaban kepada publik,” ungkap Ruswa.

PKS pun memberi apresiasi atas pengabdian Anna Sophanah yang telah menunaikan tugas selama dua tahun delapan bulan. Visi dan misi yang sebelumnya telah digariskan diharapkan dapat dituntaskan oleh Supendi sebagai penerusnya.

Kekecewaan juga diungkapkan oleh Sholihin dari Fraksi PKB. Ia mengaku kecewa sebab Anna Sophanah tidak pernah hadir untuk menyampaikan pengunduran dirinya itu secara langsung. Baik dalam rapat internal maupun rapat paripurna. Lembaga parlemen hanya menerima pengunduran diri itu secara tertulis.

Menurutnya, hal ini perlu menjadi catatan sehingga ke depan tidak lagi terulang. Ia menegaskan, pilkada harus menghasilkan pemimpin yang tanggung jawab yang mampu menuntaskan tugas hingga akhir jabatan.

“Pilkada yang diselenggarakan untuk memilih Bupati Indramayu itu sangat mahal. Tahapan dan mekanismenya sudah diatur dengan sangat baik, tetapi mengapa kemudian hasilnya seperti ini,” tandas dia.

Hak konstitusi

Meski demikian, lanjutnya, PKB tidak akan mengintervensi keputusan mundurnya bupati. Mundurnya kepala daerah di tengah masa bakti tugasnya, dianggap sebagai bentuk pengingkaran tanggung jawab terhadap mekanisme demokrasi.

Sementara itu, Syaefudin yang mewakili Partai Golkar sebagai partai pendukung pasangan Anna-Supendi mengemukakan bahwa Partai Golkar memahami dan menghormati hak konstitusi dan hak pribadi Anna Sophanah. Keputusannya untuk mundur sebagai kepala daerah patut dihormati oleh semua pihak.

“Kami Partai Golkar menghormati keputusan beliau. Kami juga mengapresiasi kinerja beliau selama ini,” tutur Syaefudin.

Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu tahun 2015 lalu, pasangan Anna Sophanah dan Supendi diusung oleh Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan PKS. Sedangkan Partai Golkar hanya menjadi partai pendukung lantara terjadi dualisme kepemimpinan di DPP Golkar pada waktu itu.

Pasangan kepala dan wakil kepala daerah petahana itu memperoleh nomor urut 1. Sementara rivalnya, pasangan Toto Sucartono dan Rasta Wiguna diusung oleh PDIP, PKB, dan Partai NasDem memperoleh nomor urut 2.

Pada rekapitulasi perolehan suara, pasangan Anna-Supendi memperoleh 452.032 suara atau 55,93%. Sedangkan pasangan Toto-Rasta memperoleh 356.166 suara atau 44.07%. Hasil tersebut tertuang dalam berita acara KPU Nomor 58/BA/XII/2015.(C-22)