CIREBON,(KC Online).-

UMK Kabupaten Cirebon 2019 akan diplenokan pada Selasa (6/11/2018) mendatang di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jalan Cipto Mangunkusumo.

Kepala Disnakertrans H Abdullah Subandi mengatakan, Upah Minimum Provinsi (UMP) telah ditetapkan sebesar Rp 1,6 juta, dan biasanya UMK di daerah lebih besar dibandingkan dengan UMP. Menurutnya, kenaikan UMK pada tahun ini telah disepakati naik 8,03 persen.

“Kenaikan sebesar 8,03 persen ini sudah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, jadi tidak mungkin naik lagi,” ujar Abdullah, Kamis (1/11/2018).

Menurutnya, dalam rapat pleno pada Selasa pekan depan, pihaknya sudah mengundang dewan pengupahan dan asosiasi tingkat buruh.

“Total akan akan ada 23 undangan, hasil rapat pleno akan kita bawa ke Plh Bupati Cirebon,” tuturnya.

Setelah itu, rencananya hasil rapat pleno akan dibawa ke tingkat Provinsi Jawa Barat, baru kemudian pihak Pemprov yang akan menetapkan UMK tiap daerah dan akan mulai diberlakukan per 1 Januari 2019.

Abdullah menambahkan, pihaknya tetap berpatokan pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2016 tentang Pengupahan untuk menentukan besaran UMK tersebut.

“Ini kan sudah dari pemerintah pusat, sulit jika kita harus mengubah, maka patokannya adalah laju inflasi. Saya harap semuanya bisa puas atas hasil kenaikan 8, 03 persen tersebut dan saya pikir ini sudah bagus,” ujarnya.

Sekjen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kabupaten Cirebon M Mahbub mengungkapkan, pihaknya menolak formulasi penghitungan UMK berdasarkan laju inflasi yang ditetapkan dalam PP No 78 Tahun 2018 tersebut.

“Tidak sesuai dengan realita yang ada, kenaikan hanya sebesar 8,03 persen,” ujarnya.

UMK Kabupaten Cirebon pada tahun ini ditetapkan Rp 1.873.701 atau meningkat Rp 150 ribu dari UMK di 2017 yaitu Rp 1.723.578. (Fanny)