SEJUMLAH PKL kembali mendatangi gedung DPRD Kota Cirebon guna meminta audiensi atas permasalahan penerapan Perda Yustisi yang merasa merugikan para pedagang, Selasa (4/12/2018).* Mamat/KC Online

CIREBON, (KC Online).-

Sejumlah PKL kembali mendatangi gedung DPRD Kota Cirebon untuk menagih janji wakil rakyatnya, Selasa (4/12/2018). Namun, mereka kembali harus menunda pertemuan, karena dari segi administrasi, audiensi diperlukan proses legal formal.

Para PKL pun dengan sabar memilih pulang lantaran pertemuan diagendakan pada Rabu (5/12/2018). Meski kecewa karena tak ditemui satupun anggota DPRD dari Komisi II seperti yang dijanjikan pada hari sebelumnya, namun masih beruntung mereka ditemui anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon, Jafarudin.

Dengan suasana yang sempat memanas dalam dialog kecil itu, beberapa perwakilan dari para pedagang dan memberikan pengertian, sehingga pada akhirnya mereka luluh. “Mereka sadar dan menghormati Satpol PP dalam hal yustisi ini. Hanya saja, mereka meminta solusi, kalau tidak jualan di situ harus jualan dimana, dan hari ini, mereka datang lagi karena katanya dijanjikan pertemuan,” ungkap Jafarudin seusai menemui para pedagang.

Sedikit mencerna apa yang menjadi tuntutan para pedagang, dijelaskan Jafar, sebetulnya mereka tidak sedikitpun mempermasalahkan tindakan yustisi yang dilakukan Satpol PP. Hanya saja, mereka mempertanyakan terkait lokasi, dimana mereka akan berdagang jika di tiga ruas jalan sudah diterapkan yustisi PKL.

“Mereka tidak menyalahkan perdanya. Mereka hanya mempertanyakan, setelah yustisi ditegakkan mereka akan dikemanakan. Mereka mengharapkan mendapatkan jawaban, bagaimana penataan mereka,” jelas Jafar.

Ditambahkan Jafar, untuk pertemuan dengan para pedagang, anggota Komisi II DPRD sudah berkoordinasi dengan pimpinan untuk agenda audiensi. “Ini sudah dikomunikasikan dengan ketua DPRD untuk diagendakan, dan akan dibahas di internal Komisi II,” katanya.

Sementara itu, perwakilan pedagang yang dikomandoi Erlinus Tahar memilih lebih bijak dalam menghormati apa yang menjadi keputusan aturan. Oleh karenanya, kata Erlinus, sebenarnya PKL taat dan mendukung pada aturan yang berlaku. Hanya saja, apa yang menjadi kebijakan harus ada keberpihakan yang seimbang kepada rakyat kecil khususnya PKL yang kerap dilema.

“Kami hargai keputusan ini. Kami akan tunggu besok dalam audiensi yang telah dijanjikan. Jadi apakah kami tetap boleh berjualan atau tidak harus diputuskan, maka kebijakan dan solusi atas pertangungjawaban pemerintah atas permasalahan ini jangan sampai berarut rarut,” ungkapnya. (C-10)