SEJUMLAH peserta yang terdiri dari para mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan, mantan ketua PGRI serta undangan lainnya mengikuti acara saresehan PGRI, berlangsung di gedung PGRI setempat, Senin (3/12/2018). Erix/KC Online

KUNINGAN, (KC Online).-

Untuk meningkatkan kinerja dan mutu tenaga pengajar secara dinamis, maka guru wajib menguasai empat kompetensi minimal serta mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

“Sesuai dengan tuntutan peningkatan kinerja dan mutu tenaga pengajar dewasa ini, guru harus menguasai kompetensi pedagogik, berkepribadian mantap, profesional dan wajib memiliki kompetensi sosial,” kata Asisten Daerah (Asda) I Setda Kabupaten Kuningan, H Maman Hermansyah, dalam acara Saresehan Pendidikan PGRI, di kantor PGRI Kabupaten Kuningan, Senin (3/12/2018).

Ia mengungkapkan, kompetensi pedagogik merupakan kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik.

Kemudian guru juga harus memiliki kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arief dan berwibawa sehingga akan menjadi teladan bagi peserta didiknya. Ditambah guru yang profesional dalam artian memiliki kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam serta harus dapat berkomunikasi dan berintegrasi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua/wali murid dan masyarakat.

Maman mengemukakan, upaya yang dapat dilakukan oleh guru dalam meningkatkan dan mengembangkan keempat kompetensi wajib tersebut, antara lain dengan cara meningkatkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi secara relevan dan linier. Kemudian mengikuti diklat nasional, aktif mengikuti kegiatan di KKG/MGMP, seminar pendidikan, saresehan pendidikan dan giat membaca buku-buku profesional.

“Saat ini sungguh tidak ada alasan bagi guru merasa keberatan atau malas melakukan upaya-upaya tersebut, karena guru telah bersertifikasi, sebagai tenaga pendidik profesional dengan mendapatkan tunjangan profesi,” katanya.

Ketua PGRI Kabupaten Kuningan, H Pipin Mansur Aripin, mengungkapkan, dari sekitar 13.000 orang anggota PGRI banyak di antaranya yang terkendala dengan statusnya yang belum jelas dan memperoleh upah per bulan (guru honor) sangat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga guru yang mempunyai potensi untuk mengembangkan diri, harus terbentur kendala belum memiliki SK sebagai persyaratan untuk mengikuti PLPG.

“Rencananya pada awal 2019, sejumlah guru honor akan diberikan SK sebagai bukti pengakuan dari pemerintah daerah. Apabila guru honor tersebut memiliki SK, maka berkesempatan untuk mengikuti PLPG dengan harapan mendapat tunjangan profesional (tunjangan sertifikasi) yang setara dengan gaji guru PNS,” tuturnya.

Panitia Saresehan Pendidikan PGRI, Dadi, menyebutkan, kegiatan yang dihadiri para mantan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, mantan ketua PGRI, guru berprestasi, ketua cabang PGRI kecamatan, dewan pendidikan, unsur FKPD, Kejaksaan, ketua BNN serta undangan lainnya ini dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen guru serta pemangku kepentingan pendidikan dalam upaya mencerdasakan kehidupan karakter bangsa.

Sekaligus memacu kinerja dan disiplin guru dalam mempersiapkan generasi emas Indonesia. (Erix/KC Online)