KEPALA Kantor OJK Cirebon, Muhammad Lutfi saat menyampaikan paprannya dihadapan media.* Epih/KC Online

CIREBON,(KC Online).-

Tingkat kehati-hatian kalangan perbankan di dalam menyalurkan kredit tampaknya belum begitu dijalankan secara maksimal. Hal itu terlihat pada kinerja lembaga keuangan bank perkreditan rakyat (BPR) yang hingga Oktober 2018 ini rasio kredit bermasalahnya atau non performing loan (NPL) masih tinggi.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon, meski dari sisi kinerja mengalami pertumbuhan, namun  rasio NPL BPR di wilayah Cirebon hingga Okober 2018 mencapai 7,68 persen atau naik (Yoy) 4,62 dari posisi bulan yang sama di 2017.

“Ini tentunya menjadi kekhwatiran kita semua. Pasalnya NPL yang menjadi rekomendasi  OJK dan Bank Indonesia. Selain  unit perbankan masih bisa dianggap sehat jika saja dari tingkat NPL-nya masih berada di angka 5 persen,” kata Kepala OJK Cirebon, Muhammad Lutfi dalam konfrensi pers di kantor OJK setempat, Kamis (27/12/2018).

Karena itu lanjutnya,  OJK akan terus berupaya mendorong kalangan BPR untuk bisa melakukan penyelamatan kredit bermasalah tersebut. “Di antaranya, mereka (BPR) harus dapat melakukan penagihan-penagihan yang lebih intensif lagi terhadap nasabah-nasabah yang menunggak, selain melakukan eksekusi agunan, dan upaya lainnya dalam melakukan restrukturisasi kredit bermasalah,” tuturnya.

Menurutnya,  sektor keuangan yang diawasi secara langsung kantor OJK Cirebon ini dari sisi kinerja secara umum mengalami pertumbuhan. Yakni hingga Oktober 2018 telah terjadi pertumbuhan pada aset menjadi Rp 2,77 triliun (8,19 persen yoy), dana pihak ketiga Rp 2,05 triliun (6,85 persen yoy) dan kredit Rp 2,15 triliun (5,98 persen).

“Pertumbuhan ini juga menjadi salah satu indikator pengawasan dan pembinaan Kantor OJK Cirebon terhadap 39 BPR di wilayah 3 Cirebon memberikan efek yang positif bagi fungsi intermediasi yang dilakukan oleh BPR,” katanya.

Merger

Sementara itu  Muhammad Lutfi mengungkapkan,   sepanjang 2018  telah dilakukan penggabungan usaha (merger) dari enam BPR dengan tiga kepemilikan, Pemda Indramayu, Pemprov Jawa Barat, dan BJB.

“Kepala Eksekutif Pengawas Pebankan OJK telah memberikan persetujuan izin merger PD BPR PK Balongan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-114/D.03/2018 tanggal 10 Juli 2018 tentang Pemberian Izin Penggabungan Usaha (Merger) PD BPR PK Cantigi Kulon, PD BPR PK Arahan Kidul, PD BPR PK Bongas, PD BPR PK Kroya, dan PD BPR PK Sukra ke dalam PD BPR PK Balongan,” katanya.(C-11)