KEGIATAN FGD membahas Raperda yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Kuningan bersama stake holder terkait, Rabu (5/12/2018). Erix/KC Online

KUNINGAN, (KC Online).-

Untuk memperkuat dukungan teknis terhadap substansi materi usulan penyusunan rancangan peraturan daerah (Perda) tentang perizinan dan non perizinan tertentu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kuningan menggelar Focus Group Discussion (FGD) Naskah Akademik Regulasi Perizinan.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kuningan, H. Lili Suherli, mengemukakan, dalam upaya mengatur pemberian izin berbagai kegiatan pembangunan dan usaha di Kabupaten Kuningan, telah diterbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 tahun 2010 tentang Restribusi Perizinan Tertentu dan Perda Nomor 17 Tahun 2010 tentang Restribusi Izin Trayek.

Namun Perda tersebut harus selaras dengan perkembangan yang ada, sehingga perlu adanya penyesuaian.

“Atas pertimbangan itu, untuk menjamin kepastian hukum dipandang perlu menetapkan Perda tentang Restribusi Perizinan Tertentu. Kami pun tengah menggodok pembahasan Reperda tersebut dengan melakukan FGD yang melibatkan seluruh pihak terkait, termasuk para konsultan ahli di bidangnya,” kata dia, Rabu (5/12/2018).

Menurutnya, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan khususnya di bidang pelayanan perizinan dengan menyesuaikan perkembangan zaman, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan senantiasa melakukan pembentukan ataupun perubahan pada beberapa Perda dan Peraturan Bupati (Peraturan Bupati) yang berlaku.

Lili mengatakan, dalam pembentukan ataupun perubahan Perda dan Perbup, dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan sampai pada tahap penyebarluasan.

Kemudian dalam perancangan Perda dan Perbup perlu diselaraskan dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi ataupun yang lebih rendah dari rancangan Perda atau Perbup. Sehingga tersusun secara sistematis dan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih (overlaping).

“Langkah nyata dalam membentuk dan merubah beberapa peraturan yang berlaku di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Kuningan, melalui Bidang Pengaduan, Kebijakan, dan Pelaporan Layanan melakukan sebuah diskusi dalam kegiatan FGD Penyusunan Draf Perda dan Perbup tentang Perizinan.
Dengan tujuan untuk mendiskusikan kedua peraturan tersebut yang akan dibentuk atau diubah bersama dengan perangkat daerah lain, agar tidak terjadi tumpang tindih (overlaping) dengan peraturan yang lainnya,” tutur dia.(Erix/KC Online)