CIREBON, (KC Online).-

Paket pekerjaan fisik melalui lelang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon Perubahan 2018, tidak memungkinkan untuk digelar. Serapan anggaran dari masing-masing SKPD pun dipastikan tidak maksimal.

Demikian disampaikan Kepala Sub Bagian Pengendalian Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan, Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Cirebon, Wisnu Prasetyo. Menurut dia, pihaknya selalu menyarankan kepada SKPD yang berkonsultasi untuk tidak menggelar paket pekerjaan fisik yang harus masuk lelang.

Sebab, kata dia, untuk pekerjaan yang melalui lelang membutuhkan waktu panjang, sedangkan sekarang sudah memasuki Desember 2018.

“Kalau paket lelang itu dengan melihat situasi yang ada sepertinya tidak usah dilaksanakan. Karena lelang butuh waktu, pengesahan APBD perubahankan 23 November. Kalau dihitung lelang paling cepat 21 hari, maka selesai lelang saja sudah pertengangan Desember,” kata Wsinu kepada KC, Kamis (6/12/2018).

Sejauh ini, ia mengaku, kaitan realisasi penyerapan anggaran perubahan banyak SKPD yang datang ke Bagian Pembangunan untuk konsultasi. Namun pihaknya tidak memaksakan, meskipun saran dari pihaknya tidak usah digelar.

Artinya, lanjut dia, digelar atau tidaknya dikembalikan ke SKPD yang menyusun dokumen perencanaan dan pengadaan untuk mengkaji ulang RKB dan kerangka acuan kerja (KAK)-nya. Selain itu, SKPD juga diminta mempertimbangkan masa waktu pelaksanaan kerja.

“Sedangkan masa berakhir kontrak dalam melaksanakan pengerjaan itu tanggal 20 Desember, terkecuali yang sifatnya khusus, tapi tetap koordinasi dengan BKAD. Karena kaitan pembayaran bisa memproses tidak nanti pencairannnya,” kata Wisnu.

Sebab, terang dia, 25 Desember 2018 tanggal cuti bersama, ada waktu efektif 26, 27 dan 28 Desember 2018. Artinya ada waktu tiga hari untuk menyelesaikan pembayaran yang mesti diperkirakan cukup atau tidaknya.

“Tapi untuk pekerjaan pengadaan langsung, seperti fisik di bawah Rp 200 juta dan jasa konsultan di bawah Rp 100 juta, sepanjang pelaksanaan pekerjaan masih memungkinkan ya silakan, tapi harus diperhitungkan juga,” ujar Wisnu.

Ia menjelaskan, sekarang proses yang dilakukan sudah memakai aplikasi. Dengan menginput aplikasi tadi, tiga hari kemudian SPK, dilanjutkan dengan pekerjaan 20 hari misalnya. Artinya, jika yang sifatnya ringan dan memungkinkan, silakan saja untuk digelar.

Ia mengaku bangga karena realisasi APBD murni 2018 sampai ke perubahan sangat baik. Bahkan untuk di Provinsi Jawa Barat (Jabar), Kabupaten Cirebon berada di urutan atas. Hal itu ada korelasinya dengan kinerja, sehingga menuntut institusi untuk maksimal melakukan penyerapan.

“Tapi kalau untuk penyerapan di perubahan saya masih ragu, karena banyak yang tidak dilelang. Untuk PUPR saja ada lebih dari 50 pekerjaan fisik yang tidak dilelangkan,” ujar Wisnu.

Ada juga dinas lain seperti Disbudparpora Kabupaten Cirebon yang mengajukan lelang pengadaan alat kesenian. Nilainya sebesar Rp 250 juta dan tidak bisa digelar karena waktunya tidak memungkinkan. Maka agar tetap terserap, pihaknya menyarankan supaya mengurangi alat-alat yang dibutuhkan dan menjadi pengadaan langsung.

“Akhirnya kita sarankan untuk dikurangi volumenya dan pengadaan langsung saja. Misal tadinya mau beli 20 alat ya dikurangi jadi 10 saja, yang penting ada yang terserap. Soalnya sayang kalau tidak terserap sama sekali,” jelas dia.(C-15)