Sukma Nugraha

CIREBON, (KC Online).-

Di Kabupaten Cirebon, masih terdapat 195 desa kumuh. Namun demikian, sebenarnya pemerintah daerah (pemda) setempat melalui dinas-dinas terkait terus berupaya mengurangi jumlah tersebut agar seluruh desa dan kelurahan di daerah ini zero dari kekumuhan.

Salah satunya seperti yang diupayakan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertahanahan (DPKPP) Kabupaten Cirebon. Melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) desa dan kelurahan yang masuk dalam daftar kumuh, diberi bantuan alat pengangkut sampah.

Kepala DPKPP Kabupaten Cirebon, H Agas Sukma Nugraha menjelaskan, program “Kotaku” merupakan sebuah program wacana dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Program ini diprioritaskan untuk membangun Indonesia dari pinggiran atau dari desa sesuai dengan Nawacita.

Dari program Kotaku tersebut, untuk Kabupaten Cirebon di 2018 kemarin mendapat anggaran sebesar Rp 10,5 miliar untuk 11 kawasan dari 10 desa dan kelurahan kumuh di daerahnya. Dalam kegiatan itu terkonsentrasi pada 100, 0, 100. Yakni, 100 persen desa dan kelurahan layak air minum, 0 persen kumuh dan 100 persen sanitasi.

“Sehingga masyarakat air minumnya bagus, pembuangan sanitasi terarah jangan ada buang air besar sembarangan, dan bisa meningkatkan kesejahteraan serta kesehatan,” kata Agas usai menyerahkan bantuan kendaraan pengangkut sampah kepada perwakilan desa dan kelurahan, di kantornya, Rabu (9/1/2019).

Ia berharap, dengan adanya program tersebut, desa dan kelurahan di Kabupaten Cirebon tidak hanya di 11 kawasan, tapi berkelanjutan secara bertahap dan desa yang dianggap belum mandiri bisa jadi mandiri ke depannya.

Ia menyebutkan, 11 kawasan yang dimaksud yakni Desa Jatiseeng Kacamatan Ciledug, Ambulu Kecamatan Losari, Belawa Kecamatan Lemahabang, Kanci Kulon Kecamatan Astanajapura,, Setu Kulon Kecamatan Weru, Semplo Kecamatan Palimanan, Danamulya Kecamatan Plumbon, Astana Kacamatan Gunungjati, Jungjang Kecamatan Arjawinangun dan Kelurahan/Kecamatan Sumber.

Pelaksanaan kegiatan program tersebut pun, lanjut dia, diserahkan kepada masyarakat, dengan membentuk kelompok sehingga pelaksanaan tidak melalui  rekanan tetapi swakelola.

“Karena menurut saya ada dua kekuatan dalam pelaksanaan swakelola ini, ada swadaya masyarakat dan swadana yaitu dana bantuan dari masyarakat yang mampu. Sehingga anggaran bisa bertambah atau biaya bisa berkurang,” ujar Agas.

Ia melanjutkan, untuk desa dan kelurahan di Kabupaten Cirebon yang jumlahnya 424, masih banyak yang perlu dibantu dan benahi agar tidak lagi kumuh. “Jumlah desa yang termasuk kumuh ada 195 desa, yang peningkatan ada 10 yang pencegahan 125 desa,” kata Agas.

Hal itu, ungkap dia, tidak bisa ditangani oleh satu organisasi perangkat daerah (OPD) saja. Tetapi harus bersama-sama, bagaiamana peran dinas lainnya agar Kabupaten Cirebon benar-benar zero dari kekumuhan. “Saya akan lakukan secara bertahap,” tambah Agas.(C-15)