CIREBON,(KC Online).-

DPRD Kabupaten Cirebon menargetkan penyelesaian 17 rancangan Peraturan Daerah pada tahun ini. Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2019 terdiri dari lima Raperda inisiatif DPRD dan 12 Raperda atas inisiatif pemerintah daerah.

Beberapa Raperda tersebut antara lain Raperda tentang Penyelenggaraan Perizinan/Penyelenggaraan Peizinan Terpadu, Raperda tentang Program Perlindungan dan Pemberdayaan Pertanian di Kabupaten Cirebon, juga Raperda tentang Promosi dan Pengisian PNS Dalam Jabatan Striktural dan Fungsional Dalam Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.

“Selanjutnya daftar Raperda tersebut akan dituangkan dalam naskah rancangan keputusan DPRD tentang Propemperda tahun 2019,” kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Hj Yuningsih usai rapat paripurna tentang persetujuan dan penetapan Propemperda tahun 2019, di gedung DPRD, Selasa (15/1/2019).

Yuningsih menambahkan, ditetapkannya Propemperda dengan keputusan DPRD memberikan kekuatan dan kepastian hukum, dalam melaksanakan salah satu fungsi DPRD yaitu pembentukan peraturan daerah.

“Perlu juga kami sampaikan bahwa pada 2018 lalu ada 29 Propemperda, dari 29 Raperda tersebut telah disahkan menjadi Perda sebanyak 11 Perda, yang di antaranya adalah Raperda tentang Prosedur Penyediaan dan Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan dari Pengembang kepada Pemkab Cirebon, Raperda tentang Penggabungan PD BPR di Kabupaten Cirebon, juga ada Raperda tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon,” tukasnya.

Adapun sisa raperda pada 2018 sebanyak 18 Raperda yang terdiri dari tujuh Raperda atas inisiatif DPRD dan 11 Raperda atas inisiatif Pemda.

“Raperda yang belum terselesaikan tersebut menjadi tanggung jawab kita bersama, terutama tim badan pembentukan peraturan daerah dan sebagian akan dimasukkan ke dalam Propempeda tahun 2019, yaitu Raperda yang paling dianggap paling urgen dan dianggap telah siap bedasarkan hasil pengkajian dan pembahasan tim rapeda. (Fanny)