KOMISI III DPRD Kota Cirebon bersama Dinas Pendidikan Wilayah X Provisi Jawa Barat dan Kepala MA juga SMK Kota Cirebon melakukan pertemuan membahas persiapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019, di gedung DPRD setempat, Selasa (8/1/2019).* Josa/KC Online

CIREBON, (KC Online).-

Komisi III DPRD Kota Cirebon menggelar hearing dengan seluruh kepala SMA negeri se Kota Cirebon, Selasa (8/1/2019) untuk evaluasi dan persiapan penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun 2019.

Kepala SMA Negeri 1 Kota Cirebon, Nendi mengatakan, pembahasan yang dilakukan dengan Komisi III membahas berbagai persoalan yang kerap dihadapi khususnya PPDB 2019.

“Kami hanya sebatas menyampaikan bagamana pengalaman PPDB tahun 2018. Karena tahun 2019 itu ada informasi, Pak Menteri akan mengoptimalkan sistem zonasi,” ujarnya usai rapat.

Sehingga, untuk regulasi PPBD tahun 2019, kata Nendi, masih menunggu lantaran masih penyesuaian di tingkat pusat.

“Tentu kami akan menyosialisasikan dan mempelajari bila regulasi PPDB tahun 2019 yang akan datang sudah ada. Secepatnya, kami akan sosialisasi dan mempelajari bagaimana PPDB tahun 2019,” katanya.

Untuk evaluasi PPDB tahun sebelumnya, kata dia, sudah cukup bagus. Karena ada standarisasi kuota setiap sekolah yakni 12 rombongan belajar dan maksimal 36 siswa.

“Kami rasa itu sudah terlaksana, bahkan ketika ada siswa yang mundur tidak kita ganti sampai hari ini,” bebernya.

Oleh karenanya, bersama dinas pendidikan, pihaknya akan menyosialisasi kepada masyarakat terkait PPDB. Sehingga fenomena titip menitip tidak akan terjadi jika semua aturan diikuti berdasarkan regulasi yang berlaku. Bahkan, kata dia, pemerintah juga tidak mempersulit dengan sistem zonasi yang sangat maksimal.

“Jadi, yang berada di lingkungan sekolah itu bisa memasuki sekolah tersebut, dimana regulasi terkait zonasi itu 20 persen. Itu sudah terpenuhi,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, Beni Sujarwo mendorong agar setiap masalah jelan PPDB bisa dihilangkan. Seperti kasus adanya penahanan ijazah di sekolah.

“Bagi masyarakat yang belum terambil ijazah anaknya silahkan selesaikan dengan mekanisme yang ada. Syaratnya sangat gampang yakni harus orang tua dan siswanya langsung yang datang ke sekolah dan jangan pakai pelantara,” ujar Beni.

Kemudian, kata Beni, perihal PPDB di Kota Cirebon sudah jauh lebih baik dibandingkan PPDB sebelumnya karena mengakomodasi keinginan masyarakat. Namun, ada beberapa poin yang harus diperhatikan yakni presentase jumlah siswa dari luar provinsi, yang semula 10 persen.

“Saat kami lihat, PPBD tahun kemarin itu tidak terisi atau tidak terpenuhi, maka jumlahnya dikurangi saja. Jangan sampai, ada celah untuk oknum terkait hal tersebut,” terangnya.

Ditegaskan, bila PPDB dijalankan sesuai dengan aturan, maka praktik menitip siswa tidak memungkinakan. Karena, semua proses dilakukan dengan online dan serba otomatis.
Ia pun mencontohkan, kuota untuk jalur keluarga ekonomi tidak mampu yang jatahnya 20 persen misalnya tidak terpenuhi, maka kursi kosongnya otomatis diisi melalui jalur nilai akhir ujian nasional.

“Jadi jalur titipan ini sangat kecil kemungkinannya. Kami mohon kepada masyarakat dan orang tua murid jangan percaya dan mau lagi bila ada yang menawarkan bisa masuk lewat mereka,” tandasnya.(C-10)