BAPPEDA Kuningan menggelar Forum Konsultasi Publik RPJMD 2018 di Hotel Horison Kecamatan Cigandamekar, Selasa (8/1/2018). Erix/KC Online

KUNINGAN, (KC Online).-

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kuningan menjaring aspirasi, masukan dan saran dari para pemangku kepentingan dalam upaya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2018-2023, dengan menggelar Forum Konsultasi Publik, di salah satu hotel Kecamatan Cigandamekar, Selasa (8/1/2018).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuningan, H. Dian Rachmat Yanuar, mengungkapkan, Bupati Kuningan, H. Acep Purnama dan Wakil Bupati Kuningan, Muhammad Ridho Suganda telah menetapkan visi Kuningan MAJU (Ma’mur, Agamis, Pinunjul) Berbasis Desa Tahun 2023, dengan lima misi yang akan diwujudkan.

Yakni pertama membangun tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, efektif, demokratis dan terpercaya dengan jiwa kepemimpinan ‘nu SAJATI’ (santana, basajan, santika).

Kemudian mewujudkan masyarakat Kuningan ‘nu SAJATI’ dalam kehidupan beragama dan bernegara dalam bingkai kebangsaan dan kebhinekaan.

Selanjutnya mewujudkan manajemen layanan pendidikan dan kesehatan yang merata, adil, berkualitas, dan berkelanjutan dalam menciptakan sumber daya manusia ‘nu SAJATI’.

Lalu mewujudkan pembangunan kawasan perdesaan berbasis pertanian, wisata, budaya, dan potensi lokal untuk mempercepat pertumbuhan serta pemerataan ekonomi rakyat dan terakhir mewujudkan pemerataan infrastruktur untuk mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja dalam lingkungan yang lestari.

“Forum konsultasi publik ini menjadi tahapan awal yang harus dilakukan pemerintah daerah guna menjaring dan membahasnya secara bersama-sama. Dengan demikian visi dan misi serta program prioritas kepala daerah terpilih serta aspirasi masyarakat luas dapat menjiwai seluruh muatan RPJMD Kabupaten Kuningan 2018-2023 yang nantinya akan dioperasionalkan oleh seluruh perangkat daerah sesuai kewenangannya,” kata dia.

Plh Kepala Bappeda Kabupaten Kuningan, Usep Sumirat, menuturkan, setelah Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilantik, sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, keduanya harus menyusun RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi dan misi serta janji kampanye mereka sebagai kepala daerah.

Menurutnya, terdapat tujuh poin penting dalam RPJMD yang menjadi dokumen strategis. Yakni sebagai media untuk mengimplementasikan janji Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang telah disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat. Kemudian penjabaran pelaksanaan RPJPD Kabupaten Kuningan 2005-2025 tahap keempat.

Selanjutnya menjadi pedoman pembangunan daerah selama lima tahun, pedoman penyusunan rencana kerja tahunan RKPD Kabupaten Kuningan, sebagi instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala perangkat daerah selama lima tahun, pedoman penilaian keberhasilan pemerintah daerah dalam penyelenggaran pemerintahan serta penyusunan Renstra 2018-2023 bagi seluruh desa di Kabupaten Kuningan.

“Aturan juga mensyaratkan agar rancangan awal RPJMD ini dikonsultasikan kepada publik sebelum menjadi dokumen perencanaan yang menjadi pedoman kerja perangkat daerah di Kabupaten Kuningan hingga lima tahun ke depan,” tuturnya.

Aplikasi

Pada kegiatan tersebut, bupati memperkenalkan aplikasi perencanaan pembangunan, yaitu Kuningan SIP (Sistem Informasi Perencanaan), yang berguna untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, serta integrasi perencanaan dan penganggaran.

Aplikasi tersebut dapat diakses oleh semua perangkat daerah, serta masyarakat luas yang ingin menyampaikan aspirasi dalam proses perencanaan pembangunan. (Erix/KC Online)