BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Indramayu memaparkan catatan akhir tahun 2018 di hadapan publik, Sabtu (5/1/2019). Cipyadi/KC Online

INDRAMAYU, (KC Online).-

Terobosan baru dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Indramayu. Lembaga yang diketuai oleh Nurhadi itu membeberkan cacatan akhir tahun 2018 di hadapan publik.

Sejumlah penanganan pelanggaran Pemilu, hasil pengawasan tahapan Pemilu, pemutakhiran data pemilih, pengawasan logistik hingga anggaran Bawaslu Indramayu dipaparkan secara terbuka.

“Bawaslu Indramayu telah menyampaikan laporan publik berkenaan dengan catatan akhir tahun 2018. Ini sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi informasi publik,” jelas Ketua Bawaslu Indramayu Nurhadi, Sabtu (5/1/2019).

Secara bergiliran, masing-masing divisi juga menyampaikan laporannya dalam kegiatan yang turut pula dihadiri oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Indramayu, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) se-Kabupaten Indramayu, partai politik (Parpol) peserta Pemilu, organisasi pemantau Pemilu, serta sejumlah organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan.

Pada laporan publik tersebut, Bawaslu Kabupaten Indramayu mencatat sepanjang Agustus hingga Desember 2018 terdapat 63 temuan pelanggaran, dan 3 laporan pelanggaran. Dari angka tersebut, sebanyak 7 kasus pelanggaran di antaranya diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Indramayu. Sementara sisanya sejumlah 59 kasus diselesaikan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam).

“Pelanggaran-pelanggaran tersebut, terdiri dari 7 pelanggaran pidana, 57 administratif, dan 1 pelanggaran etik,” sebut Nurhadi.

Ia menambahkan dalam tahapan kampanye, Bawaslu Kabupaten Indramayu mencatat sebanyak 17 kegiatan kampanye pertemuan terbatas, 27 tatap muka, 12 kegiatan kampanye tanpa pemberitahuan, 1 kasus dugaan money politic, 4 kampanye menggunakan fasilitas daerah, serta menemukan seorang ASN yang terlibat kampanye aktif. Hingga menutup akhir tahun 2018, Bawaslu Indramayu juga telah menertibkan 6.715 alat peraga kampanye (APK).

Kekurangan

Pada pengawasan logistik Pemilu, Bawaslu mencatat dari total kebutuhan kotak suara yang mencapai 26.428, baru diterima 25.901 kotak suara. Sehingga terdapat kekurangan 527 kotak suara. Begitupula dengan bilik suara, masih terdapat kekurangan 661-unit dari total kebutuhan 20.692 bilik suara.

Berkenaan dengan realisasi anggaran, dari total penerimaan tambahan uang persediaan (TUP) sejumlah Rp 4.010.408.403 telah terserap realisasinya sejumlah Rp 3.906.323.314. Dan Bawaslu Indramayu telah mengembalikan TUP kepada kas negara sebesar Rp 104.085.089.

“Pada kesempatan ini, Bawaslu juga menyampaikan bahwa telah dilakukan kegiatan pencegahan atau pengawasan partisipatif,” tuturnya.

Nurhadi menguraikan di antara kegiatan pencegahan dan pengawasan partisipatif yang dilakukan Bawaslu Indramayu antara lain sosialisasi pengawasan partisipatif terhadap pemilih pemula, pelajar, dan purnawirawan.

Lalu juga menggelar sosialisasi pengawasan partisipatif netralitas ASN dan kepala desa, Sosialisasi Perbawaslu kepada partai politik dan ormas, hingga penyelenggaraan deklarasi Pemilu bersih berintegritas. Bawaslu Indramayu juga melantik Saka Adhyasta Pemilu, serta menggelar rapat koordinasi dengan partai politik dan stakeholder.

“Ini semua dilakukan sebagai upaya bersama rakyat mengawasi pemilu, dan bersama Bawaslu kita tegakkan keadilan Pemilu,” pungkasnya. (Cipyadi/KC Online)