CIREBON, (KC Online).-

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Cirebon merilis hasil kerja selama tahun 2018 perihal tupoksinya, yakni sebagai salah satu penyelenggara pemilu. Dalam rilis yang disampaikan, Bawaslu berhasil melakukan sejumlah kegiatan, khususnya dalam hal penindakan dan pelanggaran serta penertiban ribuan alat peraga kampanye (APK) selama Pilkada Kota Cirebon 2018.

Kegiatan yang dikemas pada acara “Press Confrence Kaleidoskop Pengawasan 2018” tersebut berlangsung di salah satu kafe di Jalan Wahidin, Kota Cirebon, Sabtu (5/1/2019). Hasilnya sepanjang tahun 2018, Bawaslu Kota Cirebon berupaya keras menjaga marwah dengan melaksanakan kewenangan dan tupoksinya agar selalu on the track.

Kinerja Bawaslu yang diawali dengan pengawalan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2018, merupakan medan terberat yang berujung pada Pemungutan Suara Ulang (PSU).

“Namun demikian, kami telah melalui proses itu dengan gemilang berkat kinerja yang luar biasa. Tentunya kinerja bareng seluruh jajaran pengawas dan stakeholder, sehingga Kota Cirebon berlangsung dengn aman, tertib dan terkendali,” ujar Ketua Bawaslu Kota Cirebon, Mohamad Joharudin.

Oleh karenanya, lanjut Johar, sapaan akrab Joharudin, evaluasi kinerja lebih intens dalam pencegahan, pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa terus dilakukan.

“Selain itu, Bawaslu telah melakukan penertiban ribuan APK  yang melanggar ketentuan undang-undang,” ujarnya.

Untuk pencegahan, kata dia, Bawaslu juga telah mensosialisasikan peraturan, pemetaan potensi kerawanan, supervisi dan koordinasi kelembagaan dengan pemangku kepentingan dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Dalam kurun waktu satu tahun itu, Bawaslu telah menyelenggarakan 15 kegiatan yang berkaitan dengan netralitas ASN (aparatus sipil negara), pemilih pemula dan penyandang disabilitas.

Selain itu, pihaknya juga telah melakukan sosialisasi untuk forum partisipasi pengawas dari berbagai kalangan, pembentukan saka adhyasta untuk jajaran pramuka, OKP dan ormas. “Dan kami juga telah melakukan ‘Deklarasi Pemilu Bersih dan Berintegritas’,” ungkapnya.

Dalam hal pengawasan, terang Johar, pihaknya juga telah melaksanakan tahapan pilkada serentak tahun 2018, yakni pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon, serta Pemilihan Umum 2019. Dalam setiap tahapannya, pihaknya menyelenggarakan rakernis, simulasi, evaluasi internal jajaran pengawas yang berkaitan dengan wewenang dan tupoksi.

“Ada juga road show untuk menjalin koordinasi dan kerja sama intensif dengan pemda dan stakeholder,” jelasnya.

Sementara untuk penindakan, tercatat sebanyak 30 pelanggaran yang terdiri dari 25 temuan dan lima laporan. Dari 25 temuan, paling banyak pelanggaran administrasi pemilu seperti pelanggaran APK dan terbaru penemuan caleg seorang kepala desa.

“Sedangkan lima laporan yang diterima Bawaslu yaitu adanya pelanggaran money politic sebanyak empat laporan,” jelasnya.

Selain itu, pelanggaran pada pemilu, Bawaslu Kota Cirebon menindak tiga pelanggaran dan satu penyelesaian sengketa. Kemudian APK yang ditertibkan pada Pemilu 2019 juga tak luput dari pengawasan kemudian ditertibkan. APK dari kurun waktu pemilu ke pemilu trennya selalu mengabaikan ketentuan perundang-undangan.

Tahap pertama, Bawaslu Kota Cirebon telah menertibkan APK yang melanggar perundang-undangan mencapai 2.774 dari lima kecamatan yang ada di Kota Cirebon. “Baliho sebanyak 15, spanduk 10, umbul-umbul lima, dan paling banyak yakni poster mencapai 2.744,” tandas Johar.(C-10)