H.Karna Sobahi Bupati Majalengka. (Tati/KC Online)

MAJALENGKA, (KC Online).-

Bupati Majalengka H Karna Sobahi kembali membuat gebrakan dalam kepemimpinananya saat ini. Terbaru Pemkab setempat mengeluarkan kebijakan pengadaan buku pelajaran gratis bagi siswa SD dan SMP se-Kabupaten Majalengka.

“Dalam rangka memberikan buku pelajaran gratis bagi siswa SD dan SMP, setiap satuan pendidikan dilarang memperjualbelikan buku pelajaran siswa di lingkungan sekolah masing-masing,” tegas Karna melalui surat edaran nomor 18 tahun 2019 tentang pengadaan buku gratis, Senin (7/1/2019).

Dijelaskan mantan Wakil Bupati Majalengka dua periode ini, keputusan ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 2 tahun 2018 tentang buku. Bahkan hal itu dijelaskan dalam Pasal 11 dan Permendikbud Nomor 8 tahun 2016 tentang buku yang digunakan oleh satuan pendidikan pasal 2 ayat (1),(2),(3), dan Pasal 6 ayat (1) serta Permendikbud Nomor 1 tahun 2018 tentang petunjuk teknis biaya operasional sekolah (BOS).

“Selain itu setiap sekolah dilarang memperjualbelikan lembar kerja siswa (LKS) kepada seluruh siswa di masing-masing sekolahnya,” ucap Karna.

Dijelaskan Karna, jika ada sekolah yang mengindahkan surat edaran ini akan diberi sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. “Saya harapkan para kepala sekolah dan guru dapat melaksanakan dan mengamankan kebijakan ini, sesuai payung hukum yang diberlakukan,” tuturnya.

Karna menjelaskan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pernah mengungkan bahwa praktik jual beli LKS yang dilakukan pihak sekolah dan biasanya bekerja sama dengan penerbit atau pihak ketiga merupakan pungutan liar. Pasalnya, jual beli LKS telah melanggar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 75/2016 tentang Komite Sekolah Pasal 12 ayat 1.

Dalam permen tersebut ditegaskan Komite Sekolah baik perseorangan maupun kolektif dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam atau bahan pakaian seragam di sekolah.

“Praktik jual beli LKS masuk dalam kategori bahan ajar di sekolah, itu tidak bisa dibenarkan sehingga harus dihentikan. Karena LKS sebenarnya boleh digunakan asal dibuat oleh guru dan tidak diperjualbelikan,” ucapnya.

Ia menjelaskan, dalam Kurikulum 2013, LKS sudah diintegrasikan dalam buku pelajaran yang diberikan pemerintah. Menurut dia, LKS yang diperjualbelikan terpisah dengan buku melanggar Permendikbud tersebut. “Komite sekolah harus mengingatkan kepala sekolah dan guru untuk segera menghentikan jual beli LKS ini, bahan ajar itu termasuk LKS,” katanya.

Ia menambahkan, selain program buku gratis, Pemerintah Kabupaten Majalengka akan menggelontarkan dana sarana keagamaan di antaranya untuk guru ngaji, operasional dana masjid, musala, madrasah, se-Kabupaten Majalengka di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019.

“Saya meminta bantuan kepada MUI untuk mendata para alim ulama guru ngaji, ustad, madrasah, musala, langgar, majelis taklim, di desanya masing-masing.Tujuannya, untuk memberikan uang kadeudeuh dari Pemkab Majalengka kepada ulama, guru ngaji, guru madrasah, secara profesional, adil, dan transparan,” kata Karna.

Menurut Karna, pihaknya juga meminta bantuannya guna memetakan anggaran kebutuhan untuk sarana dan prasarana masjid, terutama dalam hal kebersihan dan kerapihan masjid. Jangan sampai tempat ibadah seperti masjid dan musala terlihat kotor dan kumuh.

“Mengenai anggaran kebutuhan pemeliharan masjid supaya dikelola dengan baik. Saya sedih ketika kunjungan ke suatu desa, ada tokoh masyarakat yang menyentil Pemkab, karena tidak ada keterlibatan bantuan untuk prasarana dan sarana kebutuhan masjid. Untuk itu, mulai tahun depan, anggaran semacam itu, termasuk pemeliharaan kebersihan sudah saya alokasikan. Ini sejalan dengan misi Jabar Juara,” ujarnya.

Di dalam merealisasikan visi-misinya, lanjut dia, kata religius ditempatkan pada posisi penting dalam misinya, terutama dalam melayani sektor keagamaan dengan mementingkan peran agama yang lebih utama dalam membina masyarakat.

“Insya Allah kami dari Pemkab akan menyantuni orang jompo dengan memberikan nasi sehari dua kali. Membenahi rumah-rumah jompo dan miskin. Memberikan pelayanan dasar, pendidikan gratis dan membangun infrastuktur yang lebih baik lagi,” katanya. (Jejep/KC Online)