Junaedi

CIREBON, (KC Online).-

Pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) yang mengatur tentang mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon masih terus dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

Aspek domisili aparatur sipil negara (ASN) menjadi pertimbangan dalam regulasi raperda tersebut yang kini tengah digodok. Raperda ini dirumuskan lantaran pelaksanaan rotasi dan mutasi yang dilakukan kepala daerah kerap tidak mempertimbangkan aspek domisili bagi ASN yang dimutasi atau dirotasi jabatannya.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kabupaten Kabupaten Cirebon, Junaedi  menyampaikan, dalam melakukan mutasi harus mempertimbangkan aspek tempat tinggal. Sebab, jika tidak, imbasnya kinerja ASN pasti akan menurun. Karena butuh cost yang tidak sedikit untuk biaya transportasi mereka.

“Sekarang begini, ada ASN yang domisilinya di Sumber ditempatkan di Losari atau Pasaleman. Begitupun sebaliknya. Dan tidak sedikit yang seprti itu,” kata Junaedi kepada KC, Senin (14/1/2019).

Selain itu, lanjut dia, mutasi dan rotasi jabatan juga harus melihat dari latar belakang. “Memang latar belakang itu fleksibel. Tapi alangkah  baiknya sesuai dengan kompetensi mereka. Karena ini berbicara profesional,” katanya.

Ia mengaku, pembahasan dengan eksekutif terkait mutasi dan rotasi jabatan belum dilakukan. Namun, berbagai masukan dari stakeholder, terutama ASN itu sendiri sangat mendukung adanya regulasi tersebut.

“Pada intinya mereka (ASN) di lingkungan Pemkab Cirebon mendukung rencana dibentuknya raperda mutasi dan rotasi jabatan. Kemarin saja, saat rapat dengan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cirebon, mereka sangat mendukung,” kata Junaedi.

Menurutnya, rancangan peraturan daerah yang satu ini memang sangat menarik. Bahkan, terjadi perbedaan pendapat. Sebab, secara umum ingin mengatur terkait syarat-syarat penempatan jabatan, seperti apa penempatan Jabatan Tinggi Pratama (JPT), pengisian jabatan dari fungsional ke struktural termasuk aspek penguatan lokal.

“Ini belum begitu detail diatur. Nah, nanti di dalam raperda ini akan kita atur. Tapi, masih menjadi perdebatan karena ada penguatan pasal di mana proses mutasi dan rotasi meminta pertimbangan dari DPRD. Memang di dalam regulasi tidak diatur. Hanya saja, kita punya argumen ini adalah bentuk pengawasan DPRD,” ungkapnya.

Ia melanjutkan, beberapa poin itulah yang besar kemungkinan akan dibahas. Dia mengaku, tidak bisa memprediksi kapan selesainya pembahasan tersebut. Sebab, dinamika pembahasan di dalam pansus itu tidak bisa ditebak.

Apalagi ada pembahasan yang mendalam, untuk pembicaraan yang intensif, negoisasi dan lain sebagainya. “Meski demikian, harapan saya di bulan ini kita sudah masuk pembahasan bersama eksekutif dengan cepat,” harap Junaedi.(C-15)