CIREBON, (KC Online).-

Ketersediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP di Kabupaten Cirebon sangat terbatas, sehingga pelayanan kepada masyarakat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) ini pun dinilai kurang maksimal.

Agar mampu memaksimalkan pelayanan di Disdukcapil Kabupaten Cirebon, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon, H Mustofa meminta agar dinas ini lebih kooperatif meminta blanko e-KTP ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.

“Disdukcapil harus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat mengenai KTP elektronik. Disdukcapil harus lebih kooperatif meminta blangko KTP elektronik ke Kemendagri,” kata Mustofa kepada KC, Rabu (23/1/2019).

Ia menjelaskan, sejauh ini banyak masyarakat yang mengeluh dengan pelayanan e-KTP. Padahal kartu ini sebagai persyaratan untuk berpartisipasi pada Pemilihan Umum (Pemilu) pada 17 April 2019 mendatang.

Sebab kata dia, e-KTP menjadi salah satu indikator suksesnya Pemilu 2019. Disdukcapil bukan hanya memberikan pelayanan namun harus segera melengkapi blanko e-KTP agar masyarakat di Kabupaten Cirebon bisa mendapatkan hak pilih mereka dalam Pilpres dan Pileg nanti.

“Antusias masyarakat saat ini sangat besar untuk bisa melakukan perekaman dan mencetak KTP elektronik, jangan sampai rasa antusias ini menurun disebabkan pelayanan di Disdukcapil buruk, terutama soal blanko KTP,” kata Mustofa.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten Cirebon, Ernedin menyampaikan, sejauh ini pihaknya selalu kooperatif dengan Kemendagri RI terkait ketersediaan blanko. Artinya, intens meminta blanko ke Kemendagri RI. Namun karena persediaan di pusat juga minim, pihaknya tidak bisa berbuat banyak.

Ia menjelaskan, dalam proses pencetakan e-KTP sebenarnya untuk kendala tidak ada. Hanya saja, karena minimnya ketersediaan blanko dan terus bertambahnya masyarakat yang belum memiliki e-KTP menjadikan banyak yang belum bisa dicetak.

Kondisi itu pun, lanjut dia, seluruh kota/kabupaten se-Indonesia mengalami hal yang sama. “Sekarang itu bukan tidak ada blanko, ada tapi minim,” ujar Ernedin.

Ia menjelaskan, meski ada keluhan dari masyarakat terkait susahnya mengakses masuk website untuk melakukan pendaftaran pencetakan KTP-el secara online, tapi nyatanya masyarakat yang mendaftar cetak lewat online setiap hari selalu ada.

Terkait minimnya ketersediaan blanko e-KTP tersebut, ia kembali menegaskan, Disdukcapil Kabupaten Cirebon tidak bisa berbuat banyak. Sebab kata dia, pengadaan blanko e-KTP adalah kewenangan pemerintah pusat.(C-15)