KOMISIONER Bawaslu RI Rahmat Bagja (tengah) mendatangi Kantor Bawaslu Kabupaten Indramayu, belum lama ini. Cipyaadi/KC Online

INDRAMAYU, (KC Online).-

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja, mendatangi Kantor Bawaslu Kabupaten Indramayu di Jalan Sastra Atmadja Kelurahan Margadadi, Indramayu, akhir pekan lalu.

Anggota Bawaslu Divisi Penyelesaian Sengketa itu, melakukan pengecekan secara langsung catatan Bawaslu Indramayu di tahun 2018, yang telah dipaparkan di hadapan publik melalui laporan publik berkenaan dengan catatan akhir tahun. Kehadiran Rahmat Bagja disambut Ketua Bawaslu Kabupaten Indramayu Nurhadi, beserta jajarannya.

“Waktu yang tersisa kurang lebih sekitar 100 hari lagi. Jangan sampai kita lengah. Kita tetap bekerja bersama rakyat mengawasi Pemilu, dan bersama Bawaslu menegakkan keadilan Pemilu,” ungkap Rahmat Bagja.

Kehadiran Rahmat juga sekaligus memberikan motivasi hingga saran kepada jajaran Bawaslu Kabupaten Indramayu, khususnya panitia pengawas Pemilu di tingkat kecamatan atau Panwascam.

Dihadapan para ketua Panwascam, ia mengingatkan agar dalam bertugas tidak lupa untuk mencatatkan kegiatan penurunan alat peraga pada form A1 pengawasan. Diakuinya, banyak dari Panwascam yang tidak mencacatkan kegiatan tersebut pada form yang telah disediakan.

“Jika kita lihat berdasarkan data pengawasan, jumlah penurunan alat peraga mencapai 100 ribu, sementara data penindakannya hanya mencapai ribuan saja. Jumlahnya berbeda jauh,” sebutnya.

Rahmat juga menyampaikan berbagai informasi dan perkembangan di tingkat pusat. Diantaranya saat ini Bawaslu tengah mengusulkan kepada KPU agar besaran transpot ditambah konsumsi jumlahnya sama dengan bahan kampanye yakni Rp 60.000.

Hal itu didasarkan atas pertimbangan besaran transport dan konsumsi yang sesuai dengan SUB masing-masing daerah dinilai oleh Bawaslu sangat berat bagi Caleg. Dan di luar itu masuk dalam kategori money politics.

“Dalam satu hari kampanye, Caleg bisa menghabiskan puluhan juta untuk biaya konsumsi dan transpor masyarakat. Ini tengah dilakukan kajian di tingkat pusat agar tidak memberatkan bagi peserta Pemilu,” jelasnya.

Ia mengingatkan, pemberian uang transpot dan konsumsi dalam nilai tersebut hanya sebatas untuk masyarakat yang hadir dalam kegiatan kampanye saja. Sedangkan mereka yang tidak hadir dalam kegiatan kampanye, tidak mendapatkannya. Bahkan jika ada warga bukan peserta kampanye namun tetap menerima uang, itu sudah masuk dalam kategori money politics.

“Jika ada yang menerima di luar transport dan konsumsi kampanye, maka itu masuk dalam kategori money politics. Meskipun jumlah uang yang diterimanya tidak mencapai Rp 60.000,” pungkasnya. (Cipyadi/KC Online)