Ilustrasi/wipimapia.org

MAJALENGKA, (KC Online).-

DPRD Kabupaten Majalengka mengajukan raperda inisiatif tentang kemiskinan guna mengefektifkan penanganan kemiskinan yang jumlahnya kini masih mencapai persen 93.650 jiwa atau sebesar 12,6 persen dari jumlah penduduk di Kabupaten Majalengka sebanyak 1,2 juta jiwa.

Menurut Ketua Komisi 4, Hamdi serta Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kemiskinan, Nunung Nursiwanjaya, raperda tersebut dibentuk karena tingginya angka kemiskinan yang pada tahun 2016 mencapai 13,50 persen dari jumlah penduduk hampir 1 juta jiwa lebih, jumlah tersebut melebihi angka kemiskinan di Jawa Barat bahkan tingkat nasional.

Pada Maret 2018 angka kemiskinan di Kabuaten Majalengka mencapai 12,6 persen dari jumlah penduduk 1,2 juta jiwa. Selama ini penanganan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah tidak menunjukan angka penurunan yang signifikan walaupun banyak Organisasi Perangkat Daerah yang menangani.

Hal ini diduga akibat bantuan yang salah sasaran, pola penanganan yang kurang tepat dan bantuan yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan keluarga miskin itu sendiri, tidak jelasnya indikator kemiskinan serta klasifikasi penanganan kemiskinan yang masih belum fokus dan lain sebagainya.

“Indikator kemiskinan juga tidak jelas, BPS menentukan indikator yang berbeda dengan lembaga lainnya meski BPS menjadi acuan bagi pemerintah dalam menetapkan jumlah kemiskinan. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional juga memiliki indikator sendiri dalam menetukan kemiskinan, Dinas Kesehatan juga memiliki indikator sendiri. Makanya penentuan indikator kemiskinan dan paliditas jumlah dinilai penting agar tidak salah pola penanganan kemiskinan,” kata Hamdi.

Kabupaten Majalengka bisa saja memiliki indikator kemiskinan sendiri karena pola penanganan kemiskinan juga kemungkinan bisa berbeda, sehubungan kultur masyarakat yang berbeda dibanding daerah lain di Jawa Barat.

Lebih fokus

Nung Nursiwan menyebutkan, perlunya klasifikasi kemiskinan agar penanganan kemiskinan bisa lebih jelas dan lebih fokus, penentuan ditetapkan berdasarkan hasil pendataan. Misalnya seseorang disebut miskin karena yang bersangkutan sudah jompo tidak ada keluarganya yang merawat, maka penangananya tidak akan sama dengan keluarga miskin yang tidak punya pekerjaan.

“Jadi klasifiaksi kemiskinan juga harus jelas, ada yang miskin karena jompo, miskin karena tidak memiliki pekerjaan dan keahlian dan masih usia produktif, miskin tapi punya keahlian dan talenta bisnis, miskin setelah usahanya bangkrut dan lain sebagainya.” kata Nunung Nursiwanjaya.

Dulu, menurutnya, BKKBN memiliki indikator kemiskinan dan mebuat klasifiaksi dengan istilah Keluarga Pra Sejaktera (Pra KS), Keluarga Sejahtera 1, KS 2, KS 3 hingga KS3 Plus dengan sejumlah indikatornya.

Dengan cara demikian, menurut dia, penanganan kemiskinan akan lebih jelas. Misal penanganan bagi keluarga jompo, tidak mungkin diberikan modal seperti menangani keluarga miskin yang masih produktif, namun mereka harus diberikan makan, mendapat tempat tinggal yang layak.

Menurut Hamdi dan Nursiwanjaya, selama ini penanganan kemiskinan dilakukan banyak OPD, namun tidak menunjukkan penurunan yang signifikan, selama dua tahun hanya turun kurang dari 2 persenan padahal anggaran yang dikucurkan sangat besar.

Bantuan langsung bagi keluarga miskin juga tidak sedikit, baik melalui pembangunan rumah tidak layak huni, bantuan modal usaha berupa uang, ternak hingga alat teknologi tepat guna. “Melalui perda kami harap pengentasan kemiskinan lebih cepat dicapai,” kata Hamdi. (Tati/KC Online)