MANTAN Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa-Barat, Anang Sudarna menjadi pembicara diskusi dan penyamaan persepsi tentang "Kampanye Ramah Lingkungan" di sanggar lingkungan hidup Desa Kreyo, Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon, Kamis (10/1/2019). Iwan/KC Online

KLANGENAN, (KC Online).-

Indeks kualitas lingkungan hidup Jawa Barat berada di tingkat cukup bahaya, yakni berada di urutan ke 31 di antara berbagai provinsi lainnya di Indonesia.

Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat, Anang Sudarna, mengatakan, dari tiga indikator indeks kualitas lingkungan hidup, yakni air, udara dan tutupan lahan, semuanya berada di ambang batas yang membahayakan.

Tujuh sungai besar yang mengalir di Jawa Barat pun semuanya dalam kondisi tercemar, terutama Sungai Citarum. Padahal, ada 20 juta jiwa atau 40 persen warga Jawa Barat yang mengandalkan kehidupannya dari Sungai Citarum ini, terutama untuk pengairan sawah.

“Jawa Barat itu menghasilkan 18 persen produk pangan di Indonesia, dan wilayah yang menghasilkan padi berada di pinggiran Sungai Citarum, termasuk Kabupaten Indramayu meski secara tidak langsung,” ujar Anang dalam diskusi bersama para aktivis lingkungan serta caleg dari lintas partai terkait kampanye ramah lingkungan di Sanggar Lingkungan Hidup di Desa Kreyo, Kecamatan Klangenan, Kamis (10/1/2019).

Menurutnya, kualitas air Citarum berada di level empat, seharusnya ambang batas normal level air adalah di level tiga.

“Kita sudah teliti, ternyata ada kandungan logam berat di padi yang berada di wilayah sekitar Sungai Citarum, juga ikan di wilayah Sungai Citarum mengandung logam berat. Ini bahaya,” ungkapnya.

Anang menambahkan, di tahun politik, sangat jarang peserta pemilu yang memiliki fokus untuk memperbaiki lingkungan. Padahal, perbaikan lingkungan harus dibenahi oleh seluruh pihak, tak hanya aktivis, namun juga para pemangku kebijakan, termasuk para peserta Pemilu.

“Isu lingkungan dianggap bukan isu strategis. Namun, jangan sampai kondisi buruk lingkungan di Jawa Barat diperparah oleh perilaku para peserta Pemilu,” ungkap Anang.
Anang mencontohkan, banyaknya peserta pemilu yang masih memaku pohon untuk memasang alat peraga kampanye (APK).

“Sangat jelas bahwa pohon bukan untuk memasang APK. Siapa pun yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan mari kita pilih. Bohong kalau mereka mengaku peduli rakyat tapi kalau terhadap lingkungan saja tidak peduli, itu logika sederhananya. Saya meminta isu-isu lingkungan menjadi perhatian para peserta pemilu,” katanya.

Sementara itu, anggota Panwascam Klangenan, Ulinnuha mengatakan, pihaknya tidak akan memberikan toleransi kepada peserta pemilu yang telah memasang APK di pohon.
“Langsung kita copot, sebab jelas telah melanggar PKPU Nomor 23 Tahun 2018,” ujar Nuha, sapaan akrab Ulinnuha.

Menurutnya, justru sebetulnya tim sukses para peserta pemilu yang harus lebih banyak ditegur, sebab biasanya pemasangan APK dilakukan tim sukses.

“Untuk itu kami minta para peserta pemilu untuk memberitahu kepada para tim sukses masing-masing untuk jangan mencoba-coba lagi memasang APK di pohon, kami akan langsung mencopotnya!” tambah Nuha.(Supra/KC Online)