Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon mencanangkan Kejaksaan sebagai wilayah bebas korupsi, Kamis (10/1/2019). KC Online

SUMBER, (KC Online).-

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon mencanangkan Kejaksaan sebagai wilayah bebas korupsi, Kamis (10/1/2019).

Kajari Gunawan Wibisono mengatakan, pencanangan ini berangkat dari keluhan masyarakat bahwa penegakan dan pelayanan hukum belum maksimal. Pencanangan dilakukan melalui apel, Kajari pun melakukan penandatanganan komitmen bersama untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi.

“Oleh karena itu kita mengambil sikap terhadap tuntutan masyarakat tersebut. Maka hari ini (kemarin, Red) jadi momentum kami untuk berkomitmen, membangun lembaga Kejaksaan menjadi bagian dari salah satu lembaga yang bisa menuju zona integritas dalam rangka wilayah bersih korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani,” ungkap Gunawan.

Ia menambahkan, harapannya bukan sekedar komitmen secara lisan, namun bisa dilaksanakan seluruh komponen keluarga besar Kejaksaan baik jaksa maupun staf.

“Tujuannya lebih ke persoalan pada pelayanan yang lebih baik lagi tanpa ada kepentingan apapun dalam pelayanan. Jadi supaya masyarakat benar-benar terlayani secara utuh tanpa rasa khawatir,” ungkapnya.

Peringatan

Sementara itu, selama 2018 Kejari melakukan tujuh penyelidikan, dua penyidikan, dan tujuh upaya hukum. “Sebagian besar perkara yang masuk di Kejari adalah dana desa. Total kerugian negara yang dihitung dari seluruh kasus yang ditangani adalah Rp 650 juta,” ujar Gunawan, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, adanya penambahan dana desa di 2019 sebesar Rp 400 miliar merupakan peringatan bagi tiap kuwu.

“Ini menjadi warning bagi tiap kuwu untuk lebih berhati-hati, untuk mengelola dana desa dengan baik dan benar, jangan sampai berakhir musibah. Kejaksaan juga berkali kali memberikan sosialisasi,”katanya.

Gunawan menambahkan, siapapun yang berurusan dengan tindak pidana korupsi akan diproses. “Mau swasta bahkan mungkin pemerintah daerah tidak ada yang kebal, namun sebetulnya yang lebih penting adalah penyelamatan aset,” ujarnya.

Menurutnya, Kejaksaan Agung telah memetakan beragam sektor yang memungkinkan menjadi pintu masuk korupsi.

“Ada bidang pelayanan publik, perbankan, bea cukai dan pajak, penerimaan uang daerah termasuk juga dinas-dinas yang memiliki anggaran besar,” kata Gunawan. (C-09)