Moch. Carkim

CIREBON, (KC Online).-

Meski di semua desa sudah mendapatkan kucuran anggaran yang cukup besar, baik dari pemerintah daerah, provinsi, maupun pusat, tetapi kesejahteraan para Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) hingga sekarang belum diperhatikan.

Pasalnya, para ujung tombak pemerintah desa ini, dalam satu tahun hanya mendapatkan uang lelah atau kedeudeh sekira Rp 700 ribu, tanpa ada honor pada setiap bulannya. Hal ini terjadi di semua daerah, termasuk juga di Kabupaten Cirebon.

Oleh sebab itu, para RT-RW di daerah ini meminta agar Forum Komunikasi Kuwu Cirebon (FKKC) memperjuangkan kesejahteraan mereka. Supaya anggaran yang cukup besar di desa itu bisa disisihkan untuk honor mereka yang menjadi garda terdepan di pemerintahan desa.

“Yang kita ketahui kucuran anggaran untuk tiap-tiap desa tersebut nilainya tidak kecil, melainkan dengan nilai yang fantastis. Tetapi nasib kita sebagai ujung tombak di bawah masih belum ada perhatian dari pemerintah desa,” kata Ketua RT 03 RW 08 Desa Cempaka, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Abdul Ghofar kepada KC, Rabu (9/1/2019).

Menurutnya, anggaran yang mensupot desa-desa itu sangatlah besar, tetapi untuk tunjangan ketua RT maupun RW tidaklah sebanding dengan tugas yang diemban mereka. “Kita terima kadeudeuh itu tiap satu tahun sekali. Itu pun hanya Rp 700 ribu. Minimalnya kan Rp 100 ribu setiap bulan. Dan saya kira itu tidak memberatkan,” jelas Ghofar.

Ketua RT 05 RW 04 Desa Rawaurip Kecamatan Pangenan, Yuhani pun mengeluhkan hal yang sama. Menurutnya, banyak RT dan RW yang tidak memiliki usaha sampingan. Artinya, pemasukan mereka banyak yang hanya mengandalkan dari kadeudeuh setiap tahun diterimanya.

“Banyak RT maupun RW yang tidak memiliki usaha lain dan hanya mengandalakan tunjangan tahunan itu saja,” katanya.

Baik Ghofar maupun Yuhani yang mewakili suara ketua RT dan RW di daerahnya itu berharap agar FKKC bisa mendengar aspirasi mereka untuk memperjuangkan kesejahteraan para ketua RT dan RW ini.  “Kami harap ada hasil yang memuaskan, minimalnya kami ini diperhatikan,” ujar Yuhani.

Menanggapi hal itu, Ketua FKKC, Moh. Carkim mengaku, pihaknya sangat merespon apa yang menjadi keluhan para RT-RW tersebut. Namun, lanjut dia, meskipun anggaran Dana Desa (DD) nilainya sangat fantastis, tetapi, tidak ada regulasi yang mengatur untuk alokasi kadeudeuh atau tunjuangan bagi ketua RT-RW.

Meski demikian, lanjut Carkim, selagi masih ada Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) kadeudeuh untuk mereka tetaplah ada.

“Ini salah satu kepedulian para kuwu, karena RT-RW itu adalah garda terdepan dalam pemerintah desa. Meskipun nilainya tidak seperapa, setidaknya uang kadeudeuh itu dapat memberikan manfaat,” katanya.

Dengan adanya keluhan dari RT terkait kesehteraan mereka, pihaknya akan meminta kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, gubernur dan bupati untuk memikirkan kesejahteraan mereka supaya bisa diambil dari DD.

“Kami tidak mau menyimpang dari aturan perundang-undangan. Jadi, kita minta pemerintah pusat melalui Menteri Desa harus membuat regulasi atau payung hukum yang jelas terkait uang kadeudeuh untuk RT-RW ini,” tambah Carkim.(C-15)