KEPALA Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Hj. Enny Suhaeni seusai diperiksa penyidik KPK terkait dugaan kasus jual beli jabatan dan fee proyek yang melibatkan H. Sunjaya Purwadisastra, Rabu (16/1/2019).* Iskandar/KC Online

CIREBON, (KC Online).-

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus mencari bukti-bukti terkait dugaan suap jual beli jabatan dan fee proyek yang melibatkan Bupati Cirebon nonaktif H Sunjaya Purwadisatra. KPK kembali memeriksa belasan aparatur sipil negara (ASN) dan beberapa honorer untuk terus menggali informasi mengenai dugaan suap jual beli jabatan dan fee proyek tersebut, Rabu (16/1/2019).

Pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK masih dilakukan di ruangan Bhayangkari Mapolresta Cirebon. Beberapa ASN yang diperiksa terlihat keluar masuk ruangan Bhayangkari Mapolresta Cirebon.

Beberapa ASN yang terlihat berada di Mapolresta Cirebon yakni H Asdullah Anwar (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon), Aviv Suherdian (Kepala Dinas PUPR), Dodi Sodikin (UPT PUPR), Eny Suhaeni (Kepala Dinas Kesahatan), Hj. Runingsih (Honorer), Ahmad Qoyyim (mantan Kepala Dinas Kesehatan), Deni Syafrudin (Ajudan Bupati), Sakho (Mantan Ajudan Bupati) dan Adil Prayitno (Kabag Pengadaan dan Pengendalian Pembangunan Setda Kabupaten Cirebon).

Pada pukul 14.35 WIB, Kepala Dinas Kesehatan, Hj. Eny Suhaeni terlihat keluar ruangan pemeriksaan penyidik KPK. Awalnya Eny enggan memberikan komentar namun akhirnya Eny buka suara terkait pemeriksaan KPK. Terlihat, ajudan Bupati Sunjaya, Deni Syafrudin keluar ruangan beserta seorang penyidik KPK yang membawa satu koper keluar Mapolresta Cirebon.

“Ya ditanya soal tupoksi Kepala Dinas Kesehatan saja,” kata Eny.

Eny menambahkan, penyidik KPK juga menanyakan seputar setoran dan fee proyek. “Ya seputar itu saja,” katanya.

Setelahnya, salah satu UPT PUPR, Dodi Sodikin lebih banyak memberikan keterangan setelah beberapa jam dilakukan pemeriksaan oleh KPK. Menurut Dodi, selain dimintai keterangan soal proyek, dirinya juga dimintai data-data proyek yang terlaksana selama Sunjaya menjadi Bupati Cirebon.

“Data-data kegiatan selama bupati menjabat dari 2014-2018, baik juksung maupun lelang,” ungkap Dodi.

Tahun 2014 ada datanya

Menurutnya, selama dirinya menjabat sebagai kepala UPT di PUPR selama 2017-2018, total nilai proyek yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Keuangan Provinsi dan Pokir serta APBD Kabupaten Cirebon.

“Tapi dari 2014 ada datanya. Dari selama saya menjabat saja anggaran 450 miliar,” imbuhnya.

Sebelumnya, pada hari kedua pemeriksaan, KPK juga memanggil belasan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon pada Selasa (15/1/2019).

Pemeriksaan kepada belasan ASN oleh KPK ini dilakukan di gedung Bhayangkari Mapolresta Cirebon. Belasan ASN ini diperiksa berkaitan dengan kasus dugaan jual beli jabatan oleh Bupati Cirebon non aktif, H Sunjaya Purwadisastra beberapa waktu yang lalu.

Mereka yang dipanggil KPK yakni, Aviv Suherdian, (Kadis PUPR), Suparman (Kabid Teknik dan Jasa Konstruksi PUPR), M Rizal (Kabid Irigasi PUPR), Rahman (Kabid SDA PUPR), Hidayat (Kabid Peningkatan Jalan PUPR), Dodi Sodikin (kepala UPT pada PUPR), Muhadi (Kadis DPMPTSP), Dede Sudiono (Sekdis DPMPTSP), Uus (Kabid Tata Ruang), Dziki (kepala UPT PPKB), Wawan (Kabid pada Dinas Sosial), Wawan (Kasubag Perlengkapan Setda Kabupaten Cirebon) dan Nana Mulyana (Kabid Pariwisata Disbudparpora). Bahkan, salah satu ajudan bupati lainya, Rizal terlihat pula berada di Mapolresta Cirebon.

Tidak banyak keterangan yang diberikan oleh ASN yang dipanggil KPK saat pemeriksaan, bahkan sebagian besar ASN ini memilih tutup mulut saat hendak dimintai konfirmasi. Namun, beberapa ASN ini terlihat keluar masuk ruangan pemeriksaan.

Wawan, Kasubag Perlengkapan Setda Kabupaten Cirebon juga enggan memberikan keterangan yang banyak seputar pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK. “Saya diminta soal data,” kata Wawan sembari meninggalkan Mapolresta Cirebon.(C-18)