CIREBON, (KC Online).-

Penelantaran terhadap nasib 42 Guru Bantu Daerah Terpencil (GBDT) di Kabupaten Cirebon lantaran selama satu tahun di 2018 belum menerima honor dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar), membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daeeah (DPRD) setempat prihatin.

Untuk memperjuangkan nasib mereka, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, H Mustofa meminta agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat ikut membantu para GBDT tersebut. Artinya, turut mendorong agar Pemprov Jabar memikirkan hak-hak mereka yang belum diterima selama satu tahun tersebut.

“Kalau memang betul belum mendapatkan honor, saya turut prihatin. Mestinya pemerintah daerah harus turut memperjuangkan nasib guru yang bertugas di daerah terpencil yang belum mendapatkan honor selama setahun,” kata Mustofa kepada KC, Rabu (23/1/2019).

Ia menjelaskan, meskipun para GBDT itu  honornya langsung dari Pemprov Jabar, tetapi wilayah tugas mereka berada di Kabupaten Cirebon dan masyarakat yang mendapatkan pendidikan dari mereka juga warga di daerah ini.

“Jadi tolong pemerintah daerah harus benar-benar memperjuangkan nasib mereka, jangan diam saja,” ujar Mustofa.

Ia mengaku, semasa dirinya menjadi Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, pihaknya telah memperjuangkan supaya para GBDT ini mendapatkan honor. Namun, setelah mereka mendapatkan honor dari Pemprov Jabar, malah mengalami keterlambatan hingga satu tahun lamanya.

“Alhamdulillah sekarang sudah dapat honor, tetapi sekarang ada keterlambatan. Sekali lagi saya minta Pemkab Kabupaten Cirebon supaya ikut memperhatikan dan memperjuangkan, jangan sampai masalah ini terulang kembali,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, sebanyak 42 GBDT di Kabupaten Cirebon, selama setahun di 2018 belum mendapatkan honor mereka dari Pemprov Jabar.

Tak hanya honor para GBDT di Kabupaten Cirebon yang belum dibayar Pemprov Jabar, tetapi para GBDT di dua daerah lainnya, yakni Kabupaten Kuningan dan Sumedang juga mengalami hal sama.

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Cirebon, Edin Suhaedin menjelaskan, GBDT di daerahnya ada 42 orang. Kesejahteraan dan honor mereka adalah kewenangan Pemprov Jabar. Karena GBDT merupakan guru yang di-SK-kan oleh pemprov dan ditempatkan di kabupaten/kota.

“Termasuk di Kabupaten Cirebon itu ada 42 guru. Selain Kabupaten Cirebon yang selama 12 bulan belum terbayar honornya, ada juga yang mengalami hal sama, yakni Kabupaten Kuningan dan Sumedang,” kata Edin.(C-15)