KOMISI II saat menggelar rapat pertanggungjawaban pelaksanaan proyek DAK Rp 36 miliar dengan Dinas PUPR, Kontaktor dan Konsultan di ruang Griya Sawala DPRD Kota Cirebon, Rabu (23/1/2019).* Mamat/KC Online

CIREBON, (KC Online).-

Rapat lanjutan antara Komisi II DPRD Kota Cirebon yang menghadirkan penggarap proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp 36 miliar sempat memanas dan berujung gebrak meja oleh salah seorang anggota dewan. Kejadian itu terjadi lantaran pernyataan dari pihak kontraktror yang dianggap menyepelekan pekerjaan, padahal batas waktu adendeum yang diberikan namun hasilnya masih jauh dari harapan.

“Kalau pekerjaan terus berulang seperti ini, maka akan berdampak luas. Jika seperti ini terus, kami malu terhadap masyarakat atas pertanggungjawabannya, karena proyek DAK, khususnya di Jalan Evakuasi tidak kunjung selesai,” ungkap salah seorang anggota Komisi II DPRD Kota Cirebon Budi ¬†Gunawan, saat audiensi dengan pihak DPUPR, konsultan pengawas dan kontraktor di Ruang Griya Sawala, Rabu (23/1/2019).

Budi menyebutkan, seharusnya pihak penggarap yang terlibat dalam pekerjaan proyek, baik itu kontraktor, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dan konsultan pengawasan saling memberikan masukan. Bukan malah saling lempar tanggung jawab atas permasalahan yang terjadi.

Sebab, lanjut dia, setiap mereka dimintai pertanggungjawaban seakan berdalih mencari pembenaran masing-masing dan selalu menyalahkan satu sama lainnya.

“Mereka kan tim, jadi seharusnya saling supot. Ini terakhir kali ingatkan, jangan sampai setelah rapat ini tidak segera ditindaklanjuti dalam penyelesaiannya,” ungkapnya.

Senada diutarakan anggota dewan lainnya, Didi Sunardi. Dia menyebutkan, pemanggilan dalam audiensi lantaran pihak dewan merasa bertanggung jawab selaku pengawasan. Karena jika dibiarkan, ini akan akan ada ujung pangkal sehingga menyebabkan dampak negatif di kemudian hari.

“Apakah mau nantinya bermasalah di kemudian hari saat pemeriksaan BPK. Karena ini bukan kali pertama terjadi dan selalu berulang. Kami berharap dengan siswa waktu ini segera ditindaklanjuti agar dilakukan percepatan, namun tidak mengindahkan kualitas,” ungkapnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas PUPR, Yudi Wahono akan lebih memperhatikan atas apa yang menjadi harapan DPRD. Bahkan, pihak pemborong akan mempercepat pekerjaan dan berjanji menyelesaikan dalam sisa masa waktu yang ada.

“Insya Alah akan dikebut dan selesai pada 30 Januarti ini. Karena mereka sanggup setelah kami berikan penekanan terus menerus,” katannya.

Yudi mengaku kurang koordinasi dalam penyelesaian proyek DAK senilai Rp 36 miliar, terutama di Jalan Evakuasi. Namun untuk dua titik lainnya, yakni Jalan Wahidin dan Jalan Derajat telah rampung 100 persen. Menurutnya, instruksi dan pengawasan lebih akan kembali dilakukan sehingga meski masih ada waktu namun diharapkan bisa menjadi evaluasi.

“Kami akan terus berikan penekanan lebih. Sesuai janji yang dilontarkan, maka pihaknya akan trerus melakukan proyek yang sisa tinggal 5 persen lagi,” tuturnya.

Direktur Telaga Gelang Indonesia, Hendi Putra, selaku pihak pemborong mengaku akan menjalankan sesuai mekanisme yang disebutkan. Meski batas waktu sebenarnya habis per 20 Februari, namun akan dikebut hingga akhir bulan.

“Semua pekerjaan kami bisa dipertanggungjawabkan. Termasuk jenis bahan yang memang semuanya standardisasi. Kami akui memang memasuki musim penghujan yang menjadi kendala, namun akan memikirkan pola lain dengan kerja lembur dan penambahan tenaga kerja,” papar dia.(C-10)