Kadisdik Kota Cirebon, H Jaja Sulaeman.*KC Online

CIREBON, (KC Online).-

Jumlah guru dan tenaga honorer penerima surat keputusan (SK), penetapan dan penugasan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan honorer di tahun 2019, diprediksi meningkat sebesar 15 persen.

Dinas Pendidikan Kota Cirebon saat ini tengah melakukan langkah validasi, untuk memperpanjang fungsi dari SK tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan H. Jaja Sulaeman kepada KC menjelaskan, data jumlah penerima SK untuk di tahun 2018 ada perubahan dengan data di tahun 2019, jumlah sebelumnya 1.088 guru honorer, mereka ada yang meninggal  sehingga datanya masih diproses di tingkat sekolah masing-masing baik di SD maupun SMP.

“Akan diperpanjang sifatnya, dan jumlahnya meningkat 15 persen dari sebelumnya. Prosesnya tinggal menunggu administrasi data, kami di tingkat Dinas Pendidikan sifatnya menunggu data tersebut,” ungkapnya kepada sejumlah wartawan, Senin (7/1/2019).

Sejak diberlakukan di tahun sebelumnya, SK honorer  menjadi bahan evaluasi. Pihaknya akan berkoordinasi lebih lanjut dengan pihak terkait. Untuk di tahun 2019, anggaran dari BKD sudah dipersiapkan. Pihaknya juga berharap ada kenaikan jumlah, sebagai langkah untuk memberikan semangat bagi guru dalam bertugas.

Diberitakan sebelumnya sebanyak 1.088 guru honorer di Kota Cirebon menerima surat keputusan (SK), penetapan dan penugasan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan honorer.

SK yang berlaku untuk tahun anggaran 2018/2019 tersebut, diserahkan secara simbolis oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon, H Jaja Sulaeman, seusai apel pagi di lapangan disdik setempat .

Jaja Sulaeman berpesan kepada para guru honorer agar melaksanakan tugas sesuai aturan yang berlaku di sekolah masing-masing.

Diungkapkan Jaja, sebelum diberikan SK, pihaknya telah melakukan verifikasi terhadap guru honorer. Tahun lalu didapatkan data 1.110 orang, tersisa 1.098 orang. Lalu dilakukan validasi menjadi 1.095 orang. Dilanjutkan dengan pengecekan ulang terdapat lima guru sudah bertugas di tempat lain dan 2 orang guru meninggal, sehingga hanya tersisa 1.088 orang.

“Ada beberapa tahap verifikasi dan pengecekan ulang yang telah kami lakukan, sehingga terkumpulah data 1.088 orang itu,” tambahnya.

Menurut Jaja, SK honorer tersebut bisa dimanfaatkan para guru untuk mengajukan NUPTK, alokasi sertifikasi, dan mendapat honor secara legal.

Pengakuan salah satu guru honorer dari SD Bima, Muhammad Arif (27 tahun) menyambut positif dengan adanya SK ini.“Karena sudah banyak dari guru honorer yang sudah belasan, bahkan puluhan tahun belum mendapatkan pengakuan, dan sekarang dengan adanya SK ini, saya sangat senang,” jelasnya.

Muhammad Arif sejak 2008 telah menjadi guru honor, bahkan kini menjadi salah satu wali kelas di SDN Bima. Melalui SK tersebut, dia mengaku mendapatkan manfaat. (C-17)