KETUA Umum Perbarindo wilayah Cirebon, H Mukmin bersama dengan Wakil Ketua Bidang Humas Perbarindo Wilayah Cirebon, Agus Heru Sajugo menyampaikan keterangan pressnya kepada awak media.* Dokumen/KC Online

CIREBON, (KC Online).-

Upaya penggabungan dalam bentuk marger antar Bank Perkeditan Rakyat (BPR) merupakan salah satu langkah yang dilakukan agar lebih kuat baik dari kecukupan modal, penyehatan dan efisiensi keuangan BPR.

Ketua Umum Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Wilayah Cirebon, H Mukmin mengungkapkan, langkah merger sebagai upaya penguatan modal BPR, sekaligus penguatan akses struktur layanan BPR menjadi lebih baik.

“Selain penguatan permodalan inti yang telah ditentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat terpenuhi,” katanya kepada KC, pekan kemarin.

Ia menyebutkan,  sesuai dengan ketentuan OJK, modal inti BPR ditetapkan Rp 6 miliar. Kemudian BPR dengan modal inti kurang dari Rp 3 miliar wajib memenuhi modal inti minimum Rp 3 miliar paling lambat akhir 2019.

Selanjutnya, BPR tersebut wajib memenuhi modal inti minimum Rp 6 miliar paling lambat pada 31 Desember 2024.

“Karenanya, kalau ada penggabungan, modal inti yang dimiliki BPR akan lebih kuat. Selain dari sisi sektor usahanya akan semakin berkembang,” ujarnya.

Mukmin mengemukakan,  selain dari sisi kecukupan modal inti yang harus disetor, penggabungan BPR juga harus memenuhi aspek peningkatan sumber daya manusia (SDM).

Menurutnya, dalam perbaikan kulitas SDM sudah semestinya terus diperkuat. Karena ini juga bagian dari penopang merger antar BPR.”Langkah-langkah ini yang perlu terus kita tingkatkan,” ujarnya.

Saat ini, lanjut Mukmin, di Kabupaten Cirebon ada sekitar 19 BPR, dengan dua diantaranya diprediksi akan melakukan merger.

“Rencananya ada dua BPR yang melakukan merger. Tetapi itu bukan kewenangan kami. Kami serahakan kembali kepada pihak yang memiliki kewenangan,” katanya.

Enam BPR

Sebelumnya Kepala OJK Cirebon, Muhammad Lutfi mengungkapkan, sepanjang 2018  telah dilakukan penggabungan enam BPR dengan tiga kepemilikan, Pemda Indramayu, Pemprov Jawa Barat dan Bank bjb.

“Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK telah memberikan persetujuan izin merger PD BPR PK Balongan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-114/D.03/2018 tanggal 10 Juli 2018 tentang Pemberian Izin Penggabungan Usaha (Merger) PD BPR PK Cantigi Kulon, PD BPR PK Arahan Kidul, PD BPR PK Bongas, PD BPR PK Kroya, dan PD BPR PK Sukra ke dalam PD BPR PK Balongan,” katanya.(C-11)