KOMISI III DPRD Kabupaten Cirebon saat rapat kerja dengan Bappelitbangda di Gedung Legislatif setempat, Rabu (9/1/2019).* Ismail/KC Online

CIREBON, (KC Online).-

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon menilai, sejauh ini perencanaan dalam pembangunan daerah yang dilakukan pihak eksekutif masih kurang baik.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Sofwan menyampaikan, hasil rapat kerja yang dilakukan pihaknya bersama Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah (Bappelitbangda) setempat, Rabu (9/1/2019) banyak yang harus dievaluasi.

Terutama, kata dia, terkait perencanaan pembangunan daerah. Sebab menurutnya, dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah secara makro merupakan tugas Bappelitbangda. Sehingga harus bisa dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif.

“Namun, kenyataan di lapangan perencanaan pembangunan daerah kurang baik, kurang terlihat hasilnya. Selama ini selalu digembar-gemborkan perencanaan di perbatasan, tapi nyatanya tidak signifikan realisasinya,” kata Sofwan usai rapat kerja tersebut.

Pria yang akrab disapa Opang ini melanjutkan, di Bappelitbangda Kabupaten Cirebon sendiri, ada bidang ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan. Akan tetapi perencanaan kaitan dengan hal itu belum cukup dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di daerahnya.

Artinya, kata dia, selama ini persoalan kurangnya koordinasi antara organisasi perangkat daerah (OPD) dengan Bappelitbangda telah terjadi. Ditambah lagi, pemangku kebijakan di daerahnya sejauh ini tidak mempunyai greget untuk membangun daerah.

“Makanya Kabupaten Cirebon berantakan, bisa dilihat secara kasat mata dan bisa dirasakan masyarakat Kabupaten Cirebon,” ungkapnya.

Lebih lanjut Opang menyampaikan, pihaknya pun berjanji akan menekankan pembahasan RPJMD tahun 2019-2024 nanti agar harus ada keselarasan. Artinya sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Sehingga, pembangunan daerah pun dapat dirasakan manfaatnya.

Bahkan, informasi yang didapatkan pihaknya, sekarang ini RPJMD berbasis tematik dan tehnokratik. “Kami menekankan agar RPJMD ini disesuaikan dengan kebutuhan pokok masyarakat. Tidak usah banyak-banyak program unggulannya. Sebab percuma kalau tidak ada yang terealisasi,” kata Opang.

Ia mengaku, hasil rapat kerja dengan beberapa OPD di 2019 ini, seperti di antaranya Dinas Perhubungan (Dushub), Pemadam Kebakaran (Damkar), dan Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, secara keseluruhan penyerapan anggarannya bagus, tetapi implementasinya masih belum berbanding lurus atau masih kurang baik. (C-15)