CIREBON, (KC Online).-

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Cirebon, Abraham Mohammad mengaku kecewa. Sebab program smart city berupa “Kabupaten Cirebon Terang”, tidak diimbangi dengan progres dari Dishub Provonsi Jawa Barat dan Kementerian Perhubungan.

Menurut Abraham, salah satu fungsi pokok dari Dishub Kabupaten Cirebon, selain dari keterkaitan angkutan umum, pemeriksaan kendaraan bermotor yakni uji kir, juga punya program unggulan berupa smart city untuk Kabupaten Cirebon terang.

“Namun kami sangat menyayangkan dan prihatin, program yang kita canangkan itu tidak diimbangi dengan progres dari Dishub Provinsi Jabar dan Kementerian Perhubungan,” kata Abraham kepada KC, Senin (7/1/2019).

Contohnya, lanjut dia, banyak sekali keterkaitan dengan penerangan jalan umum (PJU) yang masih memakai produk lama. Yakni lampu penerangannya tidak memakai LED, melainkan menggunakan lampu mercury.

Yang artinya, lanjut dia, manfaat dari penerangan tersebut tidak maksimal. Karena lampu mercury jangkauannya tidak luas seperti lampu LED.

“Pertanyaannya kenapa sampai sekarang Dishub Provinsi Jabar maupun kementerian tidak respek dengan dinamika tersebut? Kalau pakai LED itu akan lebih hemat daya dan lebih terang nyalanya,” ungkap Abraham.

Oleh karena itu, lanjut dia, pihaknya meminta agar Dishub Provinsi Jabar dan Kementerian Perhubungan segera mengganti semua lampu-lampu mercury tersebut. “Jika tidak dilaksanakan, saya sebagai kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon kecewa dan mempertanyakan kinerja mereka!” gugat Abraham.

Sementara itu, Kasi PJU Dishub Kabupaten Cirebon, Fikih Budiansyah mengaku, progres pihaknya ke depan untuk mendukung smart city berupa Kabupaten Cirebon terang yakni, ke depan pihaknya akan memprioritaskan jalan-jalan strategis dan poros desa.

“Kebutuhan untuk mengcover jalan kabupaten dan jalan poros desa kurang lebih 16 ribu titik cahaya, akan kita canangkan habis hingga 2024 nanti,” katanya.

Ia melanjutkan, sekarang ini PJU yang sudah terpasang di jalan Kabupaten Cirebon dan jalan poros desa sebanyak delapan ribu titik lebih. Adapun secara keseluruhan baik jalan kabupaten, poros desa, provinsi dan nasional sebanyak 14 ribu titik lebih.(C-15)