Ilustrasi.*/PRLM

JAKARTA,(KC Online).-

Pemerintah menaikan plafon penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Rp 123,8 triliun pada 2018 menjadi Rp 140 triliun pada 2019. Suku bunga KUR tersebut ditetapkan sebesar tujuh persen per tahun.

Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Darmin Nasution, mengatakan kenaikan tersebut mempertimbangkan pertumbuhan ekonoi sampai dengan Semester I 2018 yang mencapai 5,17 persen. Selain itu, pertumbuhan kredit UMKM juga mengalami pertumbuhan sebesar 8,48 peren. Hal itu juga didukung oleh inflasi yang terkendali.

“Bank Indonesia juga telah menetapkan proyeksi pertumbuhan kredit perbankan pada 2019 dapat tumbuh 10-12 persen. Dengan demikian, penyaluran KUR juga ditargetkan dapat tumbuh 10-20 persen,” ujar Darmin di Jakarta, Jumat 28 Desember 2018.

Penyaluran didominasi Pulau Jawa

Deputi Bidang Koordinasi Makro dan Keuangan Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian, Iskandar Simorangkir, mengatakan total realisasi KUR sampai dengan 30 November 2018 mencapai Rp 118 triliun. Angka tersebut mencapai 95,7 persen dari target tahun 2018.

Dia mengatakan, penyaluran KUR masih didominasi untuk usaha mikro sebesar 65,8 persen. Sementara untuk usaha kecil sebesar 33,9 persen dan KUR TKI sebesar 0,3 persen.

Berdasarkan wilayah, ‎penyaluran KUR masih didominasi pulau Jawa sebesar 55 persen, Sumatera 19,3 persen, serta. Sulawesi 11,1 persen. “Kinerja penyaluran KUR tersbeuts esuai dengan sebaran UMKM di Indonesia,” ujarnya.

Sementara jika dilihat dari sektor ekonomi, penyaluran KUR untuk sektor produksi terus berjalan untuk mengejar target sebesar 50 persen di tahun 2018. Hingga 30 November 2018, tercatat porsi penyaluran KUR sektor produksi sebesar 45,6 persen.

Iskandar menambahkan, komite juga mengusulkan adanya skema KUR untuk pensiunan. Hal ini dilakukan dalam rangka memperluas penyauran KUR. “KUR ini akan diberikan pada pensiunan atau pegawai yang sedang dalam Masa Persiapan Pensiun yang meiliki usaha produktif,” ujar dia.‎ KC Online/PRLM