PARA peserta dan jejaring KPI Cabang Indramayu tingkat kabupaten berpose bersama mendukung stop perkawinan anak, Jumat (11/1/2019). Ratno/KC Online

INDRAMAYU, (KC Online).-

Dalam upaya mencegah perkawinan anak di wilayah Kab. Indramayu yang diprakasai Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Cabang Indramayu, tiga dinas yakni Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) serta Kementerian Agama (Kemenag), Jumat (11/1/2019) menandatangani nota komitmen pencegahan perkawinan anak.

Ditemui KC Online, Sekretaris KPI Cabang Indramayu, Yuyun Khoerunisa mengatakan, salah satu tujuan penandatanganan nota komitmen pencegahan perkawinan anak agar para jejaring tingkat kabupaten dapat menyosialisasikan pencegahan perkawinan anak dengan mengedepankan pentingnya pendidikan sesuai tema yang mengusung dalam pertemuan kali ini.

Dalam pencegahan perkawinan anak, selain pentingnya pendidikan formal maupun pendidikan informal ternyata pendidikan karakter sangat dibutuhkan. Karenanya, melalui jejaring dengan Disdik diupayakan dapat membangkitkan kembali cita-cita anak-anak khususnya para remaja.

Dengan kata lain, para anak-anak atau usia remaja lebih mementingkan pendidikan dan cita-citanya terlebih dahulu dari pada memikirkan tentang perkawinan. “Apabila dikawinkan pada usia anak-anak maka dengan sendirinya hak-haknya akan hilang, diantaranya hak untuk belajar, hak untuk bermain maupun hak-hak lainnya yang berhubungan anak,” terangnya.

Melalui jejaring DPPPA, lanjut dia, rencananya pihak KPI Cabang Indramayu akan merevisi peraturan daerah (perda) tentang perlindungan perempuan dan anak salah satunya memasukan usia minimal perkawinan anak.

Dengan harapan, hasil revisi perda itu mampu mencegah untuk tidak terjadi perkawinan anak sekaligus menyamakan usia perkawinan anak perempuan dengan laki-laki yakni minimal pada usia 19 tahun. “Diharapkan hasil revisi perda perlindungan perempuan dan anak, kedepan tidak terjadi lagi perkawinan anak di wilayah Indramayu,” tegasnya.

Masih kata Yuyun, untuk mengoptimalkan upaya pencegahan perkawinan anak pihak KPI Cabang Indramayu juga menggandeng pihak Kemenag untuk mensosialisasikan pentingnya pencegahan perkawinan anak, sehingga masyarakat Indramayu khususnya para remaja dapat berpikir lebih dulu atau memikir ulang seperti apa menikah yang sakinah, mawadah dan warohma.

Diharapkan, melalui jejaring tiga dinas yang ditandai penandatanganan nota komitmen tersebut masyarakat mengerti akan pentingnya pendidikan. “KPI Cabang Indramayu akan terus melakukan upaya pencegahan perkawinan anak melalui diberbagai sosialisasi diberbagai kalangan,” ungkapnya.

Terpisah Kasi Perlindungan Hak Perempuan DPPPA Kab.Indramayu, Ade Suharnani berharap, tahun 2019 ini akan terbentuk perda pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang lebih lengkap, didalamnya terdapat tentang tentang kekerasan perempuan dan anak, perlindungan anak, tentang menuju kota layak anak maupun tentang pemberdayaan perempuan lainnya.

“Sebenarnya perda tentang perlidungan perempuan dan anak sudah ada pada tahun 2012, dan tahun 2019 ini pihak DPPPA akan merancang dan merivisi lebih lengkap lagi tentang perda yang dimaksud. Semoga tahun 2019 ini, hasil revisi perda perlidungan perempuan dan anak sudah terbentuk,” pungkasnya. (Ratno/KC Online)