Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon, R Cakra Suseno . C15/KC Online

SUMBER, (KC Online).-

Banyaknya minimarket di Kabupaten Cirebon, tidak memberikan kontribusi sama sekali bagi sektor pajak parkir di daerah ini. Agar potensi tersebut dapat digali sebagai pendapatan asli daerah (PAD), Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat pun meminta agar bisa dimanfaatkan pihak eksekutif.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon, R Cakra Suseno menyampaikan, pihaknya mendesak agar pemerintah daerah (pemda) setempat memaksimalkan potensi pajak yang ada. Menurutnya, pajak dari sektor parkir sejauh ini kurang maksimal tergali.

“Padahal potensinya sangat besar. Satu tahun penerimaan dari pajak parkir kalau tidak salah hanya Rp 500 juta. Ini masih sangat kecil, karena masih banyak potensi yang belum tergali,” kata Cakra kepada KC Online, Senin (11/2/2019).

Ia mencontohkan keberadaan minimarket di Kabupaten Cirebon yang jumlahnya sangatlah banyak, selama ini tidak memberikan kontribusi pajak parkir yang signifikan.
“Masa pajak parkir yang dibayar satu harinya hanya Rp 1.800. Artinya orang yang datang ke minimarket hanya satu atau dua motor saja. Kalau kondisinya seperti itu harusnya pada bangkrut dong,” unar Cakra.

Padahal lanjut dia, dalam regulasinya sangatlah jelas, bahwa ritel yang menyediakan lahan parkir itu harus dikenakan pajak parkir. Artinya, jika parkir itu digratiskan jelas telah menyalahi aturan.

“Salah kalau parkir gratis, harusnya dikenakan karena mereka menyediakan lahan parkir,” ungkap Cakra.

Menurutnya, untuk melihat potensi pajak parkir, selain di minimarket, bisa dilihat pula dari jumlah kendaraan yang ada di Kabupaten Cirebon. Misalnya, kata dia, jumlah kendaraan roda dua ada 400 ribu, kemudian dirata-ratakan satu kendaraan parkir selama sebulan itu Rp 10.000 tinggal dikalikan saja.

“Yakni bisa dirata-ratakan Rp 4.000.000 dalam sebulan, itu hitungan kecilnya. Sebab enggak mungkin orang belum pernah parkir sama sekali,” katanya.

Dengan demikian, pihaknya meminta kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kabupaten Cirebon, untuk memaksimalkan potensi pajak yang ada. Jangan sampai potensi itu menguap begitu saja.

“PAD kita masih sangat kecil, artinya selama ini kita hanya memanfaatkan bantuan keuangan dari pemerintah pusat dan provinsi. Coba pajak-pajak ini dimaksimalkan,” katanya.(C-15)