PEMERINTAH Kota Cirebon bersama DPRD menggelar coffee morning di ruang Adipura Balaikota Cirebon, Rabu (6/2/2019). Josa/KC Online

KEJAKSAN, (KC Online).-

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon mendorong agar Pemerintah Daerah Kota (Pemkot) Cirebon untuk merealisasikan program 100 hari kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, H Nashrudin Azis dan Hj Eti Herawati.

Dalam Coffee Morning antara DPRD Kota Cirebon dan Pemkot Cirebon, beberapa kritikan disampaikan oleh DPRD Kota Cirebon. Selain membahas tentang Galian C yang ada di Kelurahan Argasunya, Coffee Morning ini juga membahas tentang keberadaan sampah dan pariwisata yang ada di Kota Cirebon.

Ketua DPRD Kota Cirebon, Edi Suripno mengatakan sampah merupakan etalase atau wajah suatu daerah. Menurutnya, permasalahan sampah ini menjadi persoalan serius apabila tidak ditangani dengan segera oleh Pemkot Cirebon.

“Untuk mewujudkan visi misi Sehati dari Wali Kota dan Wakil Walikota ya syarat utamanya harus bersih dari sampah. Kalau tidak bersih siapa yang akan datang ke Kota Cirebon,” kata Edi Suripno seusai Coffee Morning di ruang Adipura, Rabu (6/2/2019).

Menurut Edi, persoalan sampah dan tempat pembuangan utama sampah di Kota Cirebon harus disegerakan dalam program 100 hari Wali Kota dan Wakil Walikota. Bahkan, Edi menantang Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk membuat tenda di Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) sampai sampah diangkut seluruhnya di TPS akhir Kopiluhur.

“100 hari itu pendek. Maka saya tantang kalay dalam satu atau dua minggu ke depan saya akan buka tenda seperti di Kesambi, By Pass daan Wahidin dengan Wakil Walikota. Bahkan kalau belum terangkut semua biar saya tidak pulang,” katanya.

Menurut Edi, untuk mengangkut sampah tidak harus dilakukan hanya siang hari saja. Menurutnya, jika persoalan sampah saja tidak selesai maka akan sulit mewujudkan visi misi Sehati Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon.

“Sore, malam juga bisa. Maka saya mendorong program 100 hari agar sampah harus segera ditangani. Mana yang harus ditutup, mana yang harus diangkut lebih cepat itu jangan diabaikan karena publik menyoroti ini. Kritik pedas ini bentuk kecintaan masyarakat pada Kota Cirebon,” ungkapnya .

Sementara untuk persoalan penambang tradisional pada Galian C Kelurahan Argasunya, Pemkot Cirebon dikatakan Edi akan memberikan toleransi kepada penambang tardisional. “Atas kebijakan pemerintah nanti akan disampaikan Wali Kota, bisa ditolerir sampai ada program-program pemerintah soal alih profeai dan penataan lingkungan,” kata Edi.

Selain itu, DPRD Kota Cirebon juga tidak akan mengeluarkan izin dalam rangka penegakan hukum untuk seluruh perizinan yang menyangkut Galian C. Edi juga mengatakan DPRD Kota Cirebon mempunyai rencana selain alih profesi dan penataan lingkungan.

“Kita akan beli tanau masyarakat secara bertahap untuk kemudian bisa dimiliki pemerintah. Sehingga nanti pemerintah bisa langsung memfungsikan sesuai dengan program yang ada di RPJMD lima tahun ke depan,” ujarnya.

Menurut Edi, alat berat dan semua beko yang berada di Galian C Argasunya akan dihentikan. Sementara untuk masyarakat yang masih berprofesi sebagai penambang tradisional akan ada kebijakan dari Wali Kota untuk ‘boleh’ menambang secara tradisional secara terbatas dan diawasi ketat. “Kita nanti minta bantuan kepolisian dan Pol PP untuk menhentikan sesuai rekomendasi DPRD,” tegasnya.

Sekretaris Daerah Kota Cirebon, H Asep Deddi mengatakan, akan melakukan koordinasi dengan intansi terkait untuk mencari solusi terdekat permasalahan Galian C di Argasunya. Asep Deddi mengatakan Pemkot Cirebon sampai saat ini dari regulasi apapun Pemkot tidak pernah mengeluarkam izin terkait yayasan Al Barokah yang melakukan pertambangan.

“Persoalan pertambangan ini dilematis. Kita tidak pernah mengeluarkan izin terkait itu. Ada masalah sosial yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Tadi pertemuan sudah sepakat bersatu mencari solusi. Nanti kita akan koordinasi lagi dengan intansi lainya karena kita tidak bisa sendiri,” ungkapnya. (C-18)