SEJUMLAH petugas penyidik Kejaksaan Negeri Majalengka membawa satu troli dokumen terkait kasus dugaan penyelewengan dana pelatihan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskedes) sebesar Rp 4 milayar dari Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka, Senin (11/2/2019). Tati/KC Online

MAJALENGKA,(KC Online).-

Diduga adanya penyelengewengan anggaran sekitar Rp 4,5 miliar, Kejaksaan Negeri (Kejari) Majalengka melakukan penggeledahan di ruang kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Majalengka, Senin (11/2/2019).

Penggeledahan sendiri berjalan dengan lancar, namun para aparatur sipil negera (ASN) di kantor tersebut, nampak terlihat gelisah dan kaget,sehingga tugas dan fungsinya (tupoksi) kantor tersebut lumpuh total.

Dari pemeriksaan sendiri, aparat penegak hukum memeriksa empat ruangan yang berada di dinas tersebut. Hasilnya, sejumlah dokumen penting diamankan dalam satu boks besar berwarna putih. Dokumen itu terkait dugaan penyelewengan anggaran sistem keuangan desa (siskeudes) sebesar Rp 4,9 miliar pada tahun anggaran 2018, lalu.

Kepala Kejari Majalengka, Hasbi melalui Kepala Seksi (Kasie) Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Majalengka Muslih mengatakan, penggeledahan ini merupakan pengembangan kasus siskeudes yang kegiatannya dilaksanakan pada Mei 2018 di Hotel Ibis Kota Bandung.

“Dari kegiatan itu diduga ada penyalahgunaan anggaran sebesar Rp 4,9 miliar. Dan penggeledahan ini untuk mengumpulkan data kasus tersebut,” katanya di hadapan para awak media.

Forum Kades Diperiksa

Ia menegaskan, pada kasus ini tim penyidik telah memeriksa 20 ketua forum kepala desa di seluruh kecamatan di Kabupaten Majalengka.

“Kalau dari hasil pemeriksaan sementara, adanya kerugian negara atau tidak, kami masih perlu ahli untuk membuktikannya. Tapi sekarang, kami kumpulkan bukti-bukti terlebih dahulu dan keterangan saksi,” paparnya.

Dari keterangan sejumlah kepala desa, pelatihan tersebut dilakukan pada Mei 2018 di Hotel Ibis Bandung.

Namun sumber dananya belum diketahui secara pasti, apakah berasal dari APBD Kabupaten Majalengka yang kegiatannya berada di dinas pemberdayaan masyarakat desa, dari APBD provinsi, atau juga berasal dari swadaya para kepala desa.

“Kami belum bisa menyebutkan sumber dana, kami masih terus melakukan penyidikan atas kasus ini. Kami terima berkas dari intel dan kami menindaklanjutinya. Jadi kami belum bisa menyebutkan nilai kerugian negara karena hal itu harus berdasarkan keterangan pihak ahli, dari auditor,” ungkap Muslih.

Dokumen yang diambil dari Kantor DPMD tersebut hampir seluruhnya merupakan bukti fisik yang menyangkut kegiatan pelatihan aplikasi sistim keuangan desa. Beberapa di antaranya seperti absensi kegiatan, dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), kwitansi pembayaran sewa hotel, dan honor pembicara.

“Ada tiga bidang dan kesekretariatan yang kami geledah. Tidak ada softcopy yang kami amankan, hanya bukti fisik yang kami bawa,” ungkap Muslih.

Dia mengaku sampai sejauh ini belum menetapkan satu tersangka dalam kasus ini. Namun sejumlah saksi sudah diperiksa untuk dimintai keterangannya. Kejari juga saat ini masih membutuhkan bukti dan fakta yang kuat guna menjerat tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

Sebab, berdasarkan laporan, penyelewengan anggaran dalam kegiatan siskeudes mencapai miliaran rupiah. Dana itu diperoleh dari 330 desa sebesar Rp 15 juta perdesa.
“Kecurigaan itu kemudian diselidiki. Karena, anggaran sebesar Rp 15 juta tiap desa itu tidak masuk dalam anggaran perencanaan belanja desa (APBDes). Tapi kegiatan sudah dijalankan pada tahun anggaran berjalan,” ujar dia.

Sementara itu, salah seorang pegawai di kantor DPMD mengatakan, penyidik kejaksaan memasuki sejumlah ruangan termasuk di sekretariat. Kegiatan pelatihan itu sendiri menurutnya berada di sekretariat perencanaan evaluasi dan pelaporan (PEP).

“Kaget juga ada pegawai kejaksan berseragam datang, terus masuk ke sejumlah ruangan di tiap bidang. Ada tiga bidang yang digeledah serta di sekretariat, karena kegiatan tersebut memang adanya di PEP,” kata pegawai tersebut.

Pada saat penggeledahan, sejumlah pejabat DPMD setingkat kepala bidang berada di lokasi. Namun tidak ada seorang pun yang bersedia memberikan keterangan. “Keterangan ke pak sekretaris sajalah,” ungkap Beni Padilah Ranandar, Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Desa.

Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Umar Maruf tidak bisa dimintai keterangan karena tengah mengikuti rapat di Bandung. Jejep/Tati KC Online