ANGGOTA KPU Majalengka, Cecep Jamaksari menjadi narasumber sosialisasi KPU bersama PWI Majalengka, Senin (11/2/2019). Jejep/KC Online

MAJALENGKA, (KC Online).-

Masyarakat diharapkan berperan aktif dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019. Sebab kesuksesan pesta demokrasi ini, bergantung pada semua elemen masyarakat, bukan hanya penyelenggara pemilu.

Hal itu ditegaskan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Majalengka Cecep Jamaksari, saat menjadi narasumber dalam sosialisasi pemilu bagi generasi milenial di Sekretariat PWI Majalengka, kemarin.

“Penting kami melakukan sosialisasi, karena sejak awal seluruh lapisan masyarakat termasuk pers, mengetahui proses pemilu dan teknis lainnya,” ujar Cecep.

Menurut dia, partisipasi dan pengawasan masyarakat itu di antaranya dengan cara memberikan masukan dan informasi yang positif, bukan malah menyebarkan berita-berita hoax.

“Hoax itu dampaknya sangat luar biasa.Terlebih dalam tahun politik saat ini, akan mengganggu jalannya pesta demokrasi yang akan berlangsung pada 17 April 2019 mendatang,” kata Divisi Sosialisasi, SDM, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat ini.

Pihaknya selaku penyelenggara pemilu berupaya keras untuk meningkatkan partisipasi pemilih melampaui target yang telah ditentukan KPU RI, 77,5 persen. Pihaknya juga berharap selain partisipasi masyarakat meningkat, kualitas pemilih lebih baik lagi dari sebelumnya.

“Kami targetkan di Pemilu Serentak 2019 ini, di Kabupaten Majalengka partisipasinya di angka 80 persen. Angka itu cukup realistis, berkaca pada pengalaman di Pilkada Serentak 2018, meski anggaran kami terbatas, partisipasinya sangat baik jika dibandingkan dengan beberapa kota dan kabupaten lainnya di Jabar,”ucapnya.

Ketua PWI Kabupaten Majalengka Jejep Falahul Alam mengatakan, Memasuki tahun politik ini media harus mampu meredam terjadinya konflik horizontal antar anak bangsa.

Bahkan seharusnya ritual demokrasi lima tahunan ini, media harus menciptakan pemilu yang riang gembira dan disambut antusias masyarakat. Sebab salah satu dampak negatif dari ritual demokrasi yang harus dihindari lahirnya konflik berkepanjangan pasca pemilu.

“Kita masih ingat efek yang terjadi di Pilgub Jabar tahun lalu. Isu SARA ikut dan penggunaan simbol-simbol agama dalam pilgub mengancam keharmonisan kehidupan masyarakat. Dan saya berharap itu jangan sampai terjadi saat ini,” katanya. (Tati/KC Online)