H TAUFIK HIDAYAT, Ketua DPRD Kab. Indramayu. (Profil). Ratno/KC Online

H Taufik Hidayat

Wacana pemekaran Kab. Indramayu menjadi dua daerah otonomi kian mendekati kenyataan, karena dari tiga persyaratan hanya menunggu satu persyaratan yang belum dselesai yaitu persetujuan antara Bupati Indramayu dengan DPRD.

“Kelengkapan persyaratan yang dimaksud sudah masuk dalam pembahasan di DPRD, melalui rapat paripurna DPRD dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi atas nota penjelasan Bupati Indramayu terhadap dua raperda dan permohonan persetujuan terhadap pembentukan calon daerah persiapan Kab.Indramayu Barat,” ujar Ketua DPRD Kab. Indramayu, H. Taufik Hidayat kepada KC Online, kemarin.

Menurutnya, perihal permohonan persetujuan terhadap pembentukan calon daerah persiapan Kab.Indramayu Barat sudah masuk dalam pembahasan dewan, dalam pembahasan tersebut pemandangan fraksi-fraksi berkembang.

Hal itu, baru pemandangan umum belum sikap akhir dan nantinya hasil pansusnya seperti apa. Apakah tertuang dalam persetujuan bersama atau tidak. “Insya Allah, kami akan menyetujui terhadap pembentukan calon daerah persiapan Kab.Indramayu,” terangnya.

Perihal moratorium informasinya akan dicabut tahun 2019 ini, dengan kata lain meski belum ada kepastian kapan moratorium akan dicabut tetapi tahapan akan tetap berjalan.

Kendati demikian, tak dapat dipungkiri proses pembentukan daerah otonomi baru masih panjang dan ketika persetujuan antara Bupati Indramayu dengan DPRD selesai maka berkasnya akan dibawa ke provinsi yang selanjutnya aka nada persetujuan bersama antara dewan dengan Gubernur Jawa Barat selanjutnya diserahkan ke Kemendagri dan masuk dalam Komisi II DPR-RI dan DPD-RI.

Salah satu tujuannya untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat, namun pihaknya akan melihat kemampuan Kabupaten Induk dalam pembiayaan selama tiga tahun berturut-turut melalui APBD untuk daerah baru.

“Dalam masa tiga tahun tersebut, apakah daerah persiapan itu sudah dapat mandiri atau belum. Apabila tidak dapat mandiri berarti gagal, selama tiga tahun tersebut dalam pengawasan Kemendagri dengan biaya bersumber dari APBD Indramayu,” ungkapnya. (Ratno/KC Online)