SEKDA Kuningan, H Dian Rachmat Yanuar yang juga merupakan Ketua Tim Percepatan Pembangunan Waduk Kuningan, menemui perwakilan masyarakat sekitar proyek guna menggali aspirasi, Senin (11/2/2019). Erix/KC Online

KUNINGAN, (KC Online).-

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan mendorong percepatan penyelesaian pembangunan Waduk Kuningan di Desa Randusari, Kecamatan Cibeureum. Langkah strategis perlu ditempuh untuk mengikis kendala dalam pembangunan infrastruktur bendungan tersebut.

Karena itu sebagai upaya mengkaji penyelesaian pembangunan Waduk Kuningan, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuningan, H. Dian Rachmat Yanuar didampingi Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan, H.M. Ridwan Setiawan, dan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda, H. Dudi Pahrudin meninjau langsung proyek bendungan tersebut dan menemui warga di sekitar lokasi proyek untuk menampung aspirasinya.

“Peninjauan ini sekaligus menemui unsur perwakilan masyarakat untuk mendapatkan masukan, sebagai bahan tindak lanjut Pemkab Kuningan dalam upaya menyelesaikan pembangunan Waduk Kuningan,” katanya H. Dian Rachmat Yanuar, Senin (11/2/2019).

Sebagai Ketua Tim Percepatan Pembangunan Waduk Kuningan, Dian berharap agar tidak ada kendala lagi dalam penyelesaian pembangunan waduk ini. Kemudian warga yang belum memperoleh ganti rugi untuk lahan atau bangunan yang terdampak proyek bendungan, diminta untuk bersabar. Karena harus hati-hati dalam pengambilan keputusan.

“Jangan sampai ada permasalahan hukum di kemudian hari,” ujarnya.

Ia mengemukakan, untuk percepatan penyelesaian pembangunan Waduk Kuningan, pihaknya pun dalam waktu dekat akan melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak terkait seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung (BBWSCC) dan instansi lainnya.

“Setiap aspirasi yang disampaikan warga, akan kami tampung sehingga menghasilkan solusi ke depan,” ucapnya.

Waduk Kuningan yang tahap proses pembangunan infrastrukturnya sudah mencapai 95,77% ini, memiliki luas 284,45 hektare dengan total volume tampungan sekitar 25,955 juta m3, untuk dimanfaatkan irigasi seluas 3.000 hektare, pengendalian banjir dengan reduksi banjir 429,24 m3/s (67,83%), pengairan air baku 300 l/det, PLTA 500 kW dan sebagainya.

Legal opinion

Sebelumnya Bupati Kuningan H Acep Purnama, didampingi Sekda melakukan rapat koordinasi dengan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat disertai perwakilan Kementerian PUPR, BBWS, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan menyepakati penyelesaian pembangunan Waduk Kuningan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan.

Hingga keputusan rapat koordinasi itu menghasilkan solusi, untuk meminta terlebih dahulu “legal opinion” kepada TP4D Kejaksaan Tinggi Bandung, serta saran dari Tim Korsupgah KPK.

“Hal ini ditempuh agar dalam penyelesaian masalah pembangunan Waduk Kuningan tidak menyisakan permasalahan hukum di kemudian hari, sekaligus sebagai solusi dari masalah tersebut,” kata Dian. Erix/KC Online