Petani Garam. KC Onlne

SUMBER, (KC Online).-

Kabupaten Cirebon sejak dulu menjadi salah satu daerah penghasil garam. Bahkan, untuk wilayah Provinsi Jawa Barat (Jabar), daerah ini menjadi yang terbesar memproduksi garam. Sebab, dalam satu musim kemarau saja, ratusan ribu ton garam mampu dihasilkan.

Bahkan untuk musim kemarau 2018 kemarin, produksi garam di Kabupaten Cirebon sangatlah melimpah, yakni mencapai 483 ribu ton. Namun, hasil produksi tersebut tidak diimbangi dengan kualitas garam yang baik, hingga harga pun menjadi rendah.

Berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislakan) Kabupaten Cirebon, produksi garam mampu melampaui target untuk 2018 lalu. Yakni dari target 350 ribu ton yang dihasilkan mencapai 483 ribu ton.

Ratusan ribu ton garam di Kabupaten Cirebon tersebut, dihasilkan dari tujuh kecamatan yang ada di daerah ini. Yakni Kecamatan Kapetakan, Suranenggala, Gunungjati, Mundu, Losari, Pangenan, dan Gebang.

“Jadi target produksi garam 2018 di kita melampaui terget. Tetapi kualitas garam di kita masih tergolong rendah. Sebab, hanya memiliki 20 persen kandungan NaCl dari yang seharusnya 94 persen,” kata Kabid Pemberdayaan pada Dislakan Kabupaten Cirebon, Yanto kepada KC Online, belum lama ini.

Ia menjelaskan, penyebab rendahnya kualitas garam di Kabupaten Cirebon disebabkan banyak faktor. Yakni di antaranya, masa panen yang singkat. Artinya, kebanyakan petambak garam di daerahnya itu memanen garam antara tiga hingga empat hari saja. “Seharusnya, panen yang menghasilkan kualitas NaCl di atas angka 94 persen itu minimal tujuh hingga 15 hari,” kata Yanto.

Faktor lainnya, yakni karena para petambak garam di Kabupaten Cirebon tidak mempunyai gudang. Sehingga, kata dia, para petambak garam melakukan penjualan secara terus-menerus meskipun harganya rendah. Hal itu disebabkan karena kebutuhan ekonomi yang mendesak. Akibatnya, pascapanen garam, petambak langsung menjualnya kepada tengkulak.

“Kebanyakan petambak garam di kita ini tidak memiliki lahan. Dia hanya sebagai penggarap atau penyewa lahan. Sehingga dikejar waktu panen juga,” kata Yanto.

Banyaknya petambak garam yang hanya menjadi penggarap, membuat mereka melakukan panen dalam waktu yang singkat. Dengan kualitas yang rendah tadi, garam yang dihasilkan di Kabupaten Cirebon belum bisa masuk industri, namum baru untuk kebutuhan konsumsi saja.

Yanto mengaku, untuk mengantisipasi rendahnya kualitas garam tersebut, Dislakan Kabupaten Cirebon melakukan beberapa antisipasi, di antaranya memberikan sosialisasi kepada petambak garam dan melatih kelompok usaha garam (Kugar). “Saat ini ada 81 Kugar di kita. Yang mendapatkan bantuan dari provinsi ada dua kelompok. Untuk di Kabupaten Cirebon sendiri direncanakan tahun 2019,” kata Yanto.

Selain itu, Yanto juga menyarankan agar para petambak garam di daerahnya menggunakan teknologi Geomembrane. Yakni teknologi modern untuk memproduksi garam. Alat yang digunakan berupa plastik kedap air dan memiliki kadar panas tinggi ketika terkena matahari.

Plastik hitam berukuran tebal dan tidak mudah sobek itu, ditempatkan di lahan garapan garam. Hasil garamnya pun sangat putih karena dalam pengolahannya tidak bersentuhan dengan tanah. “Jadi untuk menghasilkan kualitas garam yang bagus dan agar NaCl-nya meningkat, petambak garam harus menggunakan Geomembrane,” kata Yanto.

Tak hanya bagi para petambak garam, tetapi bagi para tengkulak pun menurutnya, diimbau supaya hasil produksi garam yang menggunakan Geomembrane jangan dicampur dengan hasil produksi yang tradisional.

“Karena jika dicampur, kualitas garam pun tidak akan bagus. Kalau murni memakai Geomembrane dan hasilnya tidak dicampur dengan garam yang tidak menggunakan Geomembrane insya Allah di atas 90 NaCl garamnya,” kata Yanto.

Standardisasi harga

Sementara itu, salah seorang petambak garam di Kalibangka Desa Rawaurip, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Moh. Yusuf (47 tahun) mengaku, sebenarnya para petambak garam sangat ingin menggunakan teknologi Geomembran tersebut. Namun, lantaran harga yang cukup tinggi, membuat para petambak garam tetap menggunakan cara tradisional.

“Satu lahan garapan garam saja minimal harus menggunakan 15-20 gulung plastik, sedangkan kalau beli satu gulung plastik saja lebih dari Rp 4 juta. Bisa dibayangkan berapa uang yang harus dikeluarkan. Makanya, tetap memakai cara tradisional,” kata Yusuf.

Selama ini, para petambak garam di daerahnya menginginkan adanya standardisasi harga. Sebab, harga garam selalu rendah karena banyak campur-tangan tengkulak yang bermain. “Jadi inginny seperti padi atau gabah itu, harganya selalu stabil atau bahkan naik,” kata Yusuf.

Menanggapi terkait standardisasi harga garam, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperdagin) Kabupaten Cirebon, Deni Agustin mengaku, pihaknya tidak bisa berbuat banyak karena hal itu merupakan kebijakan pemerintah pusat dan untuk menentukan kebijakan itu, cakupannya secara nasional, tidak hanya di daerahnya saja.

“Kaitan dengan standardisasi harga garam itu kan kebijakannya nasional. Tidak hanya khusus untuk Cirebon. Dan sebetulnya di pusat pun sudah paham akan keinginan petambak garam agar adanya standardisasi harga, karena beberapa kali pertemuan pun saya sering menyampaikannya,” kata Deni. (C-15)