Akibat Pegawai Minim Upah Pekerja Sulit Dipantau

Oleh Tati Purnawati-KC Online

AKIBAT minimnya jumlah pegawai, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Majalengka kesulitan melakukan pemantauan terhadap upah kerja bagi para pekerja di sejumlah tempat termasuk sektor informal yang mempekerjakan banyak orang, apakah upahnya sudah sesuai dengan UMK atau belum.

Menurut Kepala Bidang Ketenagakerjaan Sangap Sianturi, hal itu terjadi akibat minimnya pegawai di kantornya serta tertutupnya informasi dari para pekerja ataupun majikannya yang selalu tidak bersedia menyebutkan berapa nilai gaji yang diterimanya.

“Kami sekarang memiliki tiga seksi namun stafnya hanya 1 orang, sementara jumlah industri yang harus dipantau mencapai 600 lebih, sehingga pekerjaan apapun dikerjakan kasi dan bidang. Ini layaknya manajemen tukang cukup, ya mencukur ya jadi tukang sapu,” kata Sangap Sianturi.

Hanya yang paling prinsip, menurutnya, sulitnya melakukan pemantauan upah kerja di beberapa tempat, para pekerja tidak bersedia menyebutkan nilai upah yang diterimanya mereka hanya mengatakan cukup, namun tak jelas apakah sesuai UMK atau tidak, demikian juga dengan majikannya mereka ketika ditanyahanya menjawab, “mereka ini bekerja sambil nunggu menikah, jadi tidak perlu lapor Dinas Tenaga Kerja” Sangap menirukan jawaban pemilik usaha yang mempekerjakan lebih dari 10 orang.

Tertutup

Padahal, menurutnya, para pekerja tersebut sebagian di antaranya bekerja siang dan malam lebih dari 8 jam malah ada yang mencapai 13 zaman. Karena toko buka mulai pagi dan baru tutup malam pukul 20.00 WIB. Jadi menurut Sangap, para pekerja tersebut jangankan mengadukan upah minim, ditanyapun mereka tertutup.

Lain halnya, dengan para pekerja di perusahaan-perusahaan besar, ketika upah yang diterimanya tidak sesuai UMK maka mereka langsung mengadu atau demo, karena para pekerja di pabrik-pabrik besar telah memiliki serikat buruh sendiri-sendiri, di samping mereka lebih paham akan hak-haknya. Di samping itu kebanyakan buruh disejumlah parbrik menjadi pekerja borongan sehingga banyak buruh yang menerima upah melebihi UMK.

Di singgung soal penerapan UMK, Sangap mengatakan, hingga saat ini tidak pengusaha yang mengajukan kebratan untuk membayar UMK terhadap para pekerjannya, karena tidak ada pengajuan keberatan maka dipastikan seluruh pengusaha sudah bersedia membayar upah sesuai peraturan yang diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sedangkan UMK di Kabupaten Majalengka sendiri untuk tahun 2017 sebesar Rp 1.525.632, upah mulai diterapkan terhitung Januari.(Tati)